REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDIP merespons keinginan Partai Gerindra agar pemilihan ketua MPR dilakukan secara voting. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan tetap ingin mengupayakan agar mekanisme pemilihan ketua MPR dilakukan secara musyawarah.
"Ya kita usahakan musyawarah dulu lah. Karena khittah MPR sebagai lembaga permusyawaratan kan harus dijaga marwahnya," kata dia, Kamis (3/10).
Ia membantah partai koalisi Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin, termasuk PDIP, ingin mengambil semua posisi. Ia menilai, kini seluruh partai politik mengisi jabatan pimpinan MPR, baik partai pendukung pemerintah maupun partai di luar pemerintah.
Mantan wakil ketua MPR tersebut berpendapat partai koalisi Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin sudah cukup banyak mengalah. Misalnya, dia mengatakan, sepakat merevisi Undang-Undang MPR-DPR-DPRD dan DPD (MD3).
"Revisi UU MD3, dengan memasukkan 10 unsur pimpinan MPR dari semua pimpinan partai politik yang mendapatkan kursi di parlemen, itulah bentuk dari kami ingin berbagi, ingin bersama-sama dengan partai-partai di luar koalisi Pak Jokowi dan Kyai Ma'ruf Amin," kata dia.
Sebelumnya, jubir fraksi MPR Partai Gerindra Andre Rosiade menilai partainya layak memimpin MPR agar keseimbangan politik terjaga dan check and balances berjalan dengan baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
