REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan partainya tak bisa tinggal diam bila pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi) diserang terkait pro-kontra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini, ada pihak-pihak tertentu yang menyerang Presiden Jokowi secara pribadi.
"Kami mengkritik keras mereka-mereka yang menggunakan hal tersebut sebagai upaya mendiskreditkan presiden," tegas Hasto, dalam keterangan tertulisnya, Ahad (15/9).
Hasto mengaku partainya mendapat informasi soal adanya media massa tertentu yang secara kurang etis menampilkan karikatur bergambar Jokowi dan pinokio. "Sebenarnya dari aspek etika, tidak memenuhi ketentuan sopan santun itu," kata Hasto.
Hasto mengatakan, bagi PDI Perjuangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah bertindak tepat, termasuk soal revisi UU KPK. Berdasarkan informasi yang diterima oleh PDIP, Jokowi telah melakukan dialog dengan KPK secara intens.
Akan tetapi, ia mengatakan, ada harapan soal kepastian hukum agar kekuasaan yang tanpa batas itu memiliki mekanisme check and balance. "Dengan itu, pemeriksaan korupsi ke depan dapat dilakukan dengan lebih progresif tetapi disertai dengan komitmetn yang tinggi dari seluruh aparat penegak hukum untuk tidak melanggar hukum," terang Hasto.
Dengan demikian, tidak ada lagi mereka yang ditetapkan sebagai tersangka dengan tergesa-gesa, tidak ada lagi penyadapan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Selama ini, penyadapan itu bisa dipakai karena kepentingan-kepentingan politik tertentu.
"Siapa yang memastikan presiden tidak disadap? Siapa yang memastikan wakil presiden tidak disadap? Sampai sekarang kita tak jelas," katanya.
Karena itu, kata Hasto, partainya memberikan dukungan sepenuhnya kepada presiden. Ia menegaskan Jokowi tidak sendirian. Menurutnya, sebelum mengambil keputusan itu presiden mempertimbangkan dengan dalam, mendengar masukan dari banyak pihak.
"Ketika presiden telah mengambil keputusan itu, artinya pertimbangannya sangat matang dan itu semua didedikasikan bagi upaya suci untuk memberantas korupsi itu dengan benar, bukan dengan melanggar hukum," tutup Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika