REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beserta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera menanggulangi permasalahan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Jika terus dibiarkan, menurut Budi, dampak karhutla akan semakin serius terutama terhadap penerbangan.
"Ke depan kalau tidak ada upaya-upaya menyelesaikan, ini akan semakin serius," ujar Budi di Jakarta Convention Center, Jumat (13/9).
Budi menjelaskan, pihaknya juga telah meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk melakukan koordinasi secara intensif dengan KLHK dan BNPB. Budi mengakui, berdasarkan sejumlah keterangan yang dia dapatkan, dampak karhutla terbesar terjadi di Riau.
Kabut asap akibat karhutla di Provinsi Riau semakin pekat. Pada Jumat (13/9) pagi ini, jarak pandang di sejumlah daerah di Riau pun turun drastis, hanya berkisar 200 hingga 400 meter.
Sebelumnya, hingga 8 September lalu, BNPB mengungkapkan karhutla masih terjadi di beberapa tempat di Sumatra dan Kalimantan. BNPB pun menetapkan enam provinsi prioritas pemadaman karhutla yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
