REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sesuai dengan rancangan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diinisasi oleh DPR. Jokowi menilai, pengawasan perlu dilakukan terhadap seluruh lembaga negara dan lembaga independen. Ia menilai, perlunya prinsip check and balances dalam menjalankan keberlangsungan lembaga.

"Hal ini dibutuhkan untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan kewenangan. Ini saya kan presiden, presiden kan diawasi. Diperiksa BPK dan diawasi oleh DPR. Jadi, kalau ada dewan pengawas saya kira itu sesuatu yang juga wajar. Dalam proses tata kelola yang baik," kata Jokowi di Istana Negara, Jumat (13/9).

Berangkat dari pemahaman tersebut, Jokowi memandang perlu dibentuk dewan pengawas yang mengawasi internal KPK. Namun, Jokowi mengajukan sejumlah syarat. Pertama, anggota Dewan Pengawas KPK harus berasal dari tokoh masyarakat, seperti akademisi dan pegiat antikorupsi.

"Bukan dari politisi, bukan dari birokrat, ataupun dari aparat penegak hukum aktif," kata Presiden.

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas KPK pun, ujar Jokowi, harus dilakukan sendiri oleh presiden dan dijaring melalui panitia seleksi.

"Saya ingin memastikan, tersedia waktu transisi yang memadai untuk menjamin KPK tetap menjalankan kewenangannya sebelum terbentuknya dewan pengawas," kata Jokowi.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly juga menyampaikan bahwa pemerintah membuka ruang lebar bagi masyarakat untuk dapat memberikan masukan terhadap calon anggota Dewan Pengawas KPK. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika