REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Sekitar 300 pengurus dan kader Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kabupaten Tangerang, mengundurkan diri dari kepengurusan dan keanggotaan PKS.

Para kader menilai arah kebijakan pimpinan partai saat ini tidak lagi sejalan dengan ide mereka.

Mantan Sekretaris Umum DPD PKS Kabupaten Tangerang, Dwinanto mengungkapkan bahwa ketidaksesuaian ide atau semangat para pimpinan dengan kader saat ini menurutnya terkait hal keterbukaan informasi dan komunikasi.

"Secara umumnya ada komunikasi dan informasi yang tidak terbuka dari pimpinan ke kader. Jadi kami lihat ini sudah tidak lagi sejalan dengan semangat perjuangan kami semula," ujar Dwinanto, Selasa (10/9).

Terkait anggapan kemunduran para kader yang mundur saat ini berkaitan dengan pelantikan pengurus DPD PKS Kabupaten Tangerang yang baru, menurutnya tidak benar. Mundurnya Para kader dijelaskan Dwinanto disebabkan pada ketidaksesuaian semangat 

Menurutnya klaim jumlah 300 anggota yang mundur tidak mengada-ada.  Ia mengakui saat konferensi pers kemunduran para kader pada Ahad (8/9) lalu tidak dihadiri dengan jumlah tersebut, Dwinanto menjelaskan bahwa hal itu karena keterbatasan tempat.

"Memang jumlah seperti itu, kemarin kan keterbatasan tempat, ada yang memang nggak bisa hadir, ada juga alasan di Banten ini kalau memang sudah ingin mundur ya mundur tanpa harus ada surat pernyataan," ucap Dwinanto.

Meski sudah mengundurkan diri, dirinya berharap ada evaluasi yang dilakukan partai PKS agar ke depan bisa lebih baik. 

Sekretaris Umum (Sekum) DPD PKS Kabupaten Tangerang, Ahmad Syahril mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada surat pernyataan pengunduran diri yang ia terima. Ia pun yakin kalau pengunduran diri ini benar, maka hal tersebut tidak akan banyak berpengaruh buat organisasi. 

Syahri pun menyebut pemikiran berbeda dalam suatu organisasi merupakan hal yang biasa. "Ini kan hal biasa ya dalam dinamika organisasi, tapi secara organisasi hal ini tidak banyak berpengaruh karena kepengurusan kan sudah berganti 15 Agustus kemarin," terangnya, Selasa (10/9).

Ikuti Whatsapp Channel Republika