REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Marsudi Syuhud menyerukan kepada kepada seluruh masyarakat yang tinggal di Papua untuk mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Hal tersebut penting agar tidak terjadi konflik horizontal.
"Lebih baik cari jalan yang baik, yang damai. Kalau ada masalah apa-apa duduk bersama dan kedepankan musyawarah," ujar Kiai Marsudi kepada Republika.co.id, Jumat (30/8).
Pengasuh Pondok Pesantren Ekonomi Darul Uchwah ini mengatakan, PBNU turut prihatin atas adanya kerusuhan di Papua. Dia berharap kejadian yang dipicu kasus rasial itu menjadi bahan introspeksi bersama.
"Mudah-mudahan jadi introspeksi, bahan muhasabah dari kita masing-masing, dan kami harapkan untuk tetap tenang," ucapnya.
Selain itu, Kiai Marsudi juga berharap kepada semua pihak untuk membantu memberikan ketenangan dan kenyamanan di Papua, baik organisasi yang ada di Papua maupun di luar Papua. Menurut dia, semua pihak harus menyingkirkan kepentingan pribadi atau golongan untuk menghindari konflik horizontal.
"Kepentingan bersama lebih utama dari kepentingannya masing-masing, yaitu kepentigan berbangsa dan bertanah air bersama-sama," katanya.
Khusus untuk ormas Islam dan ormas keagamaan lainnya, Kiai Marsudi juga menyerukan ajar saling bahu membahu menenangkan situasi di Papua saat ini.
"Ormas Islam seperti NU atau lainnya yang ada di Papua atau di daerah lainnya agar saling bahu membahu mengademkan situasi dan menjelaskan hal-hal yang positif terhadap lingkungannya dan daerahnya masing-masing," jelasnya.
Seperti diketahui, penyerangan terhadap Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya yang diwarnai dengan rasial memicu amarah ribuan masyarakat Papua. Mereka melakukan unjuk rasa sembari merusak gedung perkantoran di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8) lalu. Dalam aksi itu massa membakar gedung DPRD Papua Barat.
Amarah Papua terus berlanjut hingga Kamis (29/8) kemarin. Warga Papua yang tinggal di Jayapura juga melakukan demonstrasi sembari membakar sejumlah perkantoran, seperti kantor Majelis Rakyat Papua, kantor Telkom, kantor pos, dan sebuah SPBU.