REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Demonstrasi di Jayapura, Papua yang dimulai sejak Kamis pagi (29/8) hingga saat ini masih berlangsung. Seorang warga di Papua, Yotam Wakum mengatakan, saat berita ini diturunkan kondisi listrik di Jayapura padam.
"Ini sekarang gelap, internet nggak bisa. Lampu dimatiin, listrik mati total," ujar Yotam saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Kamis sore (29/8).
Ia menceritakan, pada awalnya massa demo long march dari Sentani menuju Kantor Gubernur di Jayapura. Kemudian demonstrasi pecah, massa aksi mulai membakar sejumlah bangunan seperti perkantoran dan toko sekitar pukul 12.00 Wita di tengah kota Jayapura.
Yotam mengatakan, saat ini kondisi di Jayapura lumpuh, sejumlah perkantoran dan sekolah tutup. Suasana mencekam juga menyelimuti Jayapura karena asap dari pembakaran bangunan yang dilakukan massa aksi.
"Jayapura lagi pembumihangusan oleh massa, ini lagi bakar-bakaran, kerusuhan terbesar, dari Sentani sampai ke kantor gubernur, sekarang lumpuh," kata Yotam.
Menurut Yotam, massa aksi yang tumpah ke jalan buntut dari aksi sebelumnya yang menentang rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Kemudian, pemblokiran internet di Papua hampir dua pekan juga menjadi salah satu alasan unjuk rasa.
"Rusuhnya masalah apa namanya, ada selebarannya, masalah internet selama hampir beberapa minggu ini, yang kedua mereka ada oknum-oknum tentara kemarin yang di Surabaya," ujar dia.
PT PLN Unit Wilayah Papua dan Papua Barat harus memadamkan listrik di Kota Jayapura mengantisipasi beberapa titik-titik bangunan yang dibakar massa pengunjuk rasa. Juru Bicara PT PLN Unit Wilayah Papua dan Papua Barat Septian Pudjiyanto mengatakan memang memadamkan listrik se-Kota Jayapura untuk mengamankan wilayah lainnya.
"Untuk saat ini wilayah Kota Jayapura dipadamkan karena kabel ada yang terbakar seperti di Kantor Telkomsel dan lainnya," katanya di Jayapura, Kamis.
Menurut Septian, pemadaman ini harus dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga kondisi dapat segera kondusif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika