REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Golkar di DPR RI Melchias Mekeng menilai sah-sah saja bila swasta dilibatkan dalam pembiayaan pemindahan Ibu Kota. Menurut dia, pembiayaan sepenuhnya dari negara akan sulit terpenuhi.
"Kita harus lihat kemampuan APBN kita. Bisa saja swasta terlibat," kata Mekeng di Kompleks Parlemen RI Jakarta, Selasa (27/8). Ketua Komisi XI ini mengatakan, swasta dapat berperan dalam mendirikan bangunan.
"Dia membangun, terus nanti pemerintah menyewa dulu, tanahnya tetep kita punya, tapi kita sewa bangunannya, setelah 30 tahun bangunannya menjadi milik pemerintah, bisa. Punya kerja sama operasi antara pemerintah dengan swasta," ujar Mekeng mencontohkan.
Mekeng mengatakan, Indonesia tidak boleh membebankan keseluruhan pemindahan Ibu Kota ke APBN. Pemerintahan tidak boleh mengesampingkan kebutuhan negara untuk seluruh keperluan pemindahan Ibu Kota.
"Ada dana dana yang lain kan harus disiapkan juga, jadi menurut hemat saya kerja sama dengan swasta sesuatu yang tidak masalah," ujar Mekeng. Ia mencontohkan pembangunan pembangunan di kota satelit hasil kerja sama dengan swasta.
Sikap Golkar ini bertolak belakang dengan sikap Gerindra. Fraksi Gerindra tidak sepakat bila pemindahan ibu kota dibiayai oleh swasta. Gerindra ingin pembangunan ibu kota baru sepenuhnya dibiayai oleh negara.
"Kalau Gerindra maunya 100 persen uang negara," kata Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Gerindra Edhy Prabowo di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8).
Pembangunan ibu kota, kata Edhy termasuk pula dalam skema membangun negeri. Maka itu, pembangunan itu tidak bisa diserahkan pada swasta untuk menghindari intervensi di masa mendatang.
Wakil ketua umum Gerindra itu juga mempertanyakan dana pemindahan ibu kota ke Penajam Paser dan Kutai Kartanegara yang diprediksi membutuhkan dana mencapai Rp 500 triliun. Padahal, Indonesia saat ini tidak memiliki dana sebanyak itu.
Ia pun meminta agar pemindahan Ibu Kota ini tidak terburu-buru dan harus dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat. "Menurut saya kajian-kajiannya di DPR sendiri belum dibahas. kita perlu mengkaji secara dalam tentang pemindahan ibu kota," ujar Edhy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika