REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) Ferdinandus Setu, mengatakan, pemblokiran akses internet efektif meredam situasi di Papua dan Papua Barat. Sebab, penyebaran kontek hoaks dan provokatif bisa dihentikan.
"Situasi di beberapa kota sudah mereda, ya. Sejauh ini efektif," kata Ferdinandus di Gedung Kemenkominfo, Jumat (23/8).
Pemblokiran akses internet dilakukakan oleh Kemenkominfo untuk wilayah Papua dan Papua Barat sejak Rabu (21/8) pagi. Sedangakan, pada Senin dan Selasa, Kemenkominfo juga telah melakukan throttling atau pelambatan akses internet.
Pemblokiran internet dilakukan untuk mempercepat pemulihan kondisi di Papua dan Papu Barat. Sepeti diketahui, kericuhan pecah di sejumlah kota di wilayah paling timur Indonesia itu sejak Senin (19/8).
Kericuhan merupakan respons atas tindakan rasialis yang diterima mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur.
Meski sudah mulai berangsur kondusif, kata Ferdinandus, pihaknya tidak mau buru-buru membuka akses internet untuk Papua dan Papua Barat. Sebab masih terdapat konten hoaks dan provokatif yang tersebar di jagat maya. Setidaknya hari ini mencapai 33 konten dan 849 url.
"Jangan sudah reda, kami langsung buka. Kami melihat terus situasi. Besok (Sabtu) dievaluasi lagi," ujar Ferdinandus.
Kemenkominfo telah memutuskan untuk melanjutkan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat hingga waktu yang tidak ditentukan. Setidaknya, pada Sabtu (24/8) pemblokiran sudah pasti akan tetap berlanjut.
Keputusan melanjutkan pemblokiran ini diambil setalh digelarnya rapat antara Menteri Kominfo Rudiantara dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pada Jumat (23/8) sore. "Jadi keputusan pemblokiran dilanjutkan atau tidak akan ditentukan oleh evaluasi setiap sore," ujar Ferdinandus yang juga turut hadir dalam rapat itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
