REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) angkat bicara terkait posisi Jaksa Agung yang menjadi incaran partai Nasional Demokrat (Nasdem). Partai berlambang kepala banteng moncong putih itu berpendapat, hukum tidak boleh ditegakan hanya untuk kepentingan politik tertentu.

"Di sini diperlukan kedewasaan, di sini diperlukan sebuah tanggung jawab integritas dari aparat penegak hukum itu," kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Kamis (1/8).

Hasto mengaku sejalan dengan aspirasi masyarakat yang menghendaki posisi tertinggi lembaga hukum negara itu dipimpin oleh sosok non-partai. Dia mengatakan, kursi jaksa agung sebaiknya diduduki oleh kader internal kejaksaan itu sendiri.

Mantan sekretaris tim kampanye nasional (TKN) itu melanjutkan, PDIP menangkap aspirasi publik yang menginginkan sistem peradilan nasional berjalan dengan sebaik-baiknya. Dia mengatakan, penempatan jabatan strategis terhadap sosok yang mengemban tanggung jawab di dalam menegakkan hukum yang berkeadilan itu harus dilakukan tanpa intervensi politik kekuasaan dari pihak tertentu.

"Karena kami percaya dari pengalaman, kekuasaan tidak bisa dibangun dengan jalan pintas dengan menggunakan instrumen hukum, tidak bisa," kata Hasto lagi.

Sebelumnya, Politikus Nasdem Teuku Taufiqulhadi tak membantah bahwa partainya masih mengincar kursi Jaksa Agung. Menurutnya, semua partai boleh melirik posisi tersebut, tetapi keputusan akhir pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sementara, sejumlah pihak menilai posisi Jaksa Agung tidak tepat apabila berasal dari partai politik. Mereka beranggapan, boleh saja jabatan politik diisi oleh bukan yang berasal dari partai, begitu juga sebaliknya, jabatan yang bukan jabatan politik boleh diisi oleh non-partai.

Ikuti Whatsapp Channel Republika