REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga mengungkapkan, ada isyarat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar dilaksanakan pada Oktober nanti. Artinya, dia mengatakan, munas dilakukan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.
"Yang saya dengar begitu, Jokowi ingin partai koalisi percepat munas. Tidak langsung dari pak Jokowi, tetapi yang saya dengar begitu," kata Andi Sinalungga di Jakarta, Senin (7/7).
Untuk itu, Andi mengatakan, sejumlah partai pendukung Jokowi-Ma'ruf serentak mempercepat penyelenggaraan munas sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Di antaranya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dia menilai, hal serupa juga harus dilakukan Golkar sebagai pendukung Jokowi-Ma'ruf. Menurutnya, DPP Golkar harus segera melaksanakan Rapat Pleno, lalu Rapimnas untuk menindaklanjuti keinginan Presiden tersebut.
Sebab, dia mengatakan, Golkar memiliki peran signifikan mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ke depan sebagai koalisi. "Saya mendukung segera rapat untuk menentukan kapan yang baik munas bagi partai Golkar," kata dia lagi.
Andi mengatakan, desakan percepatan pelaksanaan munas juga perlu dilakukan menyusul adanya desakan sejumlah kader dan pengurus DPD Golkar. Mereka, dia mengungkapkan, meminta agar munas dilaksanakan pada September nanti.
"Ada dorongan untuk sebelum penetapan kabinet sebelum penetapan kabinet, ada dorongan seperti itu," kata dia.
Andi mengakui jika sejauh ini Golkar memang belum menjadwalkan waktu Munas karena dinamika yang terjadi dalam internal. Dia mengatakan, sebagian ada yang menginginkan Munas Golkar digelar September, sementara sisanya menginginkan Desember 2019.
"Rapat pleno akan digelar pada pertengahan Juli ini untuk menentukan waktu pelaksanaan Munas Golkar, Kita tunggu saja" ungkap Andi.
Kongres PDIP awalnya akan dilaksanakan pada 2020 mendatang. Namun, kongres diputuskan untuk mempercepar agar dapat menyesuaikan agenda partai dengan pemerintah. Selain itu, pelaksanaan lebih awal juga dilakukan guna mempersiapkan diri mengahadapi Pilkada serentak 2020.
Kongres V PDIP diselenggarakan di Bali pada 8 hingga 11 Agustus 2019 mendatang. Kongres tersebut dipastikan akan mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum.
Sedangkan, PKB akan melaksanakan Muktamar di Bali pada 20 sampai 22 Agustus. PKB kemungkinan juga akan memilih kembali Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum partai mengingat belum ada sosok yang dapat menggantikan posisinya.
Hal yang sama pun terjadi di PPP yang infonya akan melaksanakan muktamar luar biasa dalam waktu dekat, begitupula partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang juga sudah ada wacana untuk menggelar kongres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika