REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Laksana Tri Handoko mengatakan pemindahan ibu kota pemerintahan terpisah dengan pusat bisnis merupakan opsi rasional.
"Menurut saya itu opsi rasional, memecah fokus ibu kota bisnis dan pemerintahan. Tapi apakah itu harus di Kalimantan, Lombok, Banten, Sentul barangkali, itu masalah berikutnya. Itu rasional terlepas dari preferensi politik," kata Handoko, Rabu (26/6).
Menurut dia, memindahkan ibu kota pemerintahan itu satu opsi yang bagus dan sebagai orang modern tentu tidak boleh menutup opsi itu. Selama belum ada hitam di atas putih pemindahan ibu kota pemerintahan bisa dipertimbangkan dan dicoba agar bisa fleksibel.
"Kalau menutup opsi kan nggak fleksibel jadinya. Wis pokok e iki (sudah pokoknya ini), ya kan repot. Orang modern harus fleksibel menyesuaikan diri dengan perubahan," ujar dia.
Pemindahan ibu kota pemerintahan, menurut dia, sebuah dinamika. Kebutuhan dan tuntutan eksternal lingkungan yang memaksa memilih salah satu opsi tersebut.
"Mau tidak mau. Jadi terlepas akan berhasil atau tidak nantinya, toh belum ada juga yang melakukan itu. Kalau sekarang kita mau melakukan itu ya kenapa tidak, ya nggak apa-apa. Kalau berhasil, bagus," ujar Handoko.
Ia mengatakan jika pemindahan tersebut sudah menjadi opsi tinggal bagaimana membuat pilihan lokasi terbaik. "Apa pun pilihannya apakah mau di Kalimantan, tetap Jakarta, di Banten, ya tidak apa-apa. Kalau ilmuwan harus fleksibel pemikirannya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
