REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana percepatan musyawarah nasional (munas) di Partai Golkar berembus setelah ada kekecewaan di internal partai. Hal ini terutama terkait dengan kepemimpinan Airlangga Hartanto yang dianggap tidak mampu memenuhi target kursi pada Pemilu 2019 ini.

Politikus senior Partai Golkar Yorrys Raweyai berharap agar munas bisa diselenggarakan sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik kabinet baru.

"Kan kalau akhir (masa jabatan Airlangga) kan Desember, tetapi kalau melihat sekarang ini kalau dipercepat kenapa tidak sebelum Jokowi dilantik menyusun kabinet sehingga ada pilihan," ujar Yorrys saat ditemui di Jakarta, Sabtu (22/6).

Menurutnya mempercepat munas bukan sesuatu hal yang sulit. Desakan untuk mempercepat munas tersebut menurutnya merupakan konsekuensi logis yang harus diterima.

"Kalau gagal ya harus legowo, kesatria dong. Siap, saya gagal, tetapi yang penting Golkar harus tetap solid kita cari pemimpin yang baik," katanya.

Sementara itu Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan bahwa Partai Golkar harus merujuk pada AD/ART yang mengamanatkan Munaslub digelar pada akhir tahun ini. Ia meminta semua kader untuk bersabar lantaran masih adanya agenda nasional yang harus dilalui seperi sidang sengketa Pilpres dan Pileg di Mahkamah Konstitusi (MK), serta penetapan dan pelantikan anggota DPR RI, DPRD kabupaten/kota/provinsi terpilih, serta pelantikan presiden.

"Ojo kesusu (jangan terburu-buru)," kata Ace saat dikonfirmasi Republika, Sabtu (22/6).

Ia menegaskan bahwa Partai Golkar merupakan partai yang demokratis,  sehingga ia mempersilakan jika ada kader Partai Golkar yang ingin maju sebagai ketua umum melalui munas tahun ini. Ia menambahkan, adanya aspirasi untuk mempercepat munas dinila tidak mengganggu internal partai.

"Insya Allah tidak. Ketua Umum Partai Golkar, Pak Airlangga Hartarto, terus mengkonsolidasikan partai bersama dengan Ketua DPD PG Provinsi dan Kab/kota," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika