REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris enggan berkomentar soal klaim Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu yang menyebut ada prajurit TNI yang terpapar paham radikalisme. Ia menyampaikan pihak BNPT belum memperoleh informasi lengkap mengenai masalah tersebut sehingga belum bisa berkomentar lebih lanjut.
"Saya belum dapat informasi pasti. Maaf," katanya kepada Republika lewat pesan singkat, Kamis (20/6).
Saat dimintai klarifikasi soal data atas klaim menhan itu, ia kembali menyatakan tak mau memberi pernyataan pasti apakah klaim menhan didasari data dari BNPT atau tidak. "Tanyakan langsung ke beliau (Menhan)," ujarnya.
Sebelumnya, menhan mengaku prihatin dengan dengan sekelompok tertentu yang ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi khilafah negara Islam. Bahkan, menurutnya, ada prajurit TNI yang terpapar paham radikalisme.
Berdasarkan data yang dimiliki Kemhan, sebanyak sekitar tiga persen anggota TNI yang sudah terpapar paham radikalisme dan tidak setuju dengan ideologi negara, Pancasila. "Kurang lebih tiga persen, ada TNI yang terpengaruh radikalisme," ujar Menhan.
Mantan kepala staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini pun mengungkapkan alasannya menyampaikan keprihatinan tersebut di tengah-tengah berkumpulnya para anggota TNI aktif dan para purnawirawan. Ia pun berharap kehadiran para purnawirawan TNI dapat membantu mengurangi atau bahkan mengentaskan hal yang dianggapnya berbahaya itu.
"Mumpung kita berkumpul, ada sesepuh (purnawirawan), bersama-sama bagaimana mengatasi Indonesia terhindar dari hal yang tidak diinginkan," ucap Menhan.
Karena itu, dia meminta agar anggota TNI yang terpapar paham radikalisme kembali mengingat dan berpegang pada sumpah prajurit. "Kita mengimbau supaya mereka menepati sumpah prajurit, menyatakan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila. Sumpah, tidak boleh main-main dengan sumpah," ucap Menhan. Rizky Suryarandika
Ikuti Whatsapp Channel Republika
