REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Sri Sultan Hamengku Buwono X diusulkan memimpin rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo. Rekonsiliasi bisa digelar di Keraton Yogyakarta.

Usulan itu lahir dari akademisi-akademisi di DI Yogyakarta. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yudian Wahyudi mengatakan, Keraton Yogyakarta menjadi yang paling tepat menggelar rekonsiliasi tersebut.

Ia merasa, agenda itu semakin penting jelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa pilpres 2019. Terlebih, ini masih bernuansa halal bi halal usai Hari Raya Idul Fitri 1440 H.

"Keraton Yogyakarta kan netral, kita minta mudah-mudahan terjadi, halal bi halal dari puncak. Pak Jokowi dan Pak Prabowo, Ngerso Dalem bukan sebagai Gubernur DIY tapi Raja Yogyakarta," kata Yudian, Rabu (12/6).

Apalagi, kata ia, Prabowo Subianto masih memiliki hubungan keluarga dengan Keraton, sedangkan Joko Widodo berasal dari Solo. Maka itu, Yudian merasa, rekonsiliasi akan lebih mudah terselenggara.

Yudian mengungkapkan, usulan itu tidak berdiri sendiri. Bahkan, sebenarnya berasal dari Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Sutrisna Wibawa dan Rektor UNU Yogyakarta Purwo Santoso.

Ia menilai, rekonsiliasi bernuansa halal bi halal itu kalau bisa berlangsung sebelum putusan MK. Tapi, tidak masalah jika baru bisa terselenggara setelah putusan MK.

"Kita usulkan adanya halal bi halal partai politik, tapi perlu dibuat panitia netral, diusung dari dua pihak, separuh dari 01 separuh dari 02, dan kami mengusulkan Ngerso Dalem," ujar Yudian.

Bagi Yudian, jika itu benar-benar terlaksana, menjadi bukti agama berperan mempersatukan bangsa, bukan memecah. Belum lagi, sejarah Indonesia membuktikan hubungan sosial kerap menjadi solusi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika