REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat kembali bermanuver dengan memunculkan usulan pembubaran koalisi pasca-Pemilu. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik menyebut usulan itu sebagai upaya demokrat agar terjadi rekonsiliasi dari kubu 01 dan 02.
"Proposal saya membubarkan koalisi adalah cara saya menggedor nurani para elit di dua koalisi. Sampai hari ini mereka tak terdengar punya gagasan untuk mencegah benturan sosial yang saya cemaskan," kata Rachlan dalam keterangannya, Senin (10/6).
Rachland menyebut, usulan itu proposal politik yang tidak didasari motif politik. Menurut dia, usulan itu muncul dari keprihatinan terhadap dampak buruk dari Pilpres 2019 berupa polarisasi yang dalam dan tajam di akar rumput antara pendukung Jokowi dan Prabowo.
Rachland mengaku khawatir, polarisasi ini sewaktu-waktu bisa meledak menjadi konflik sosial. Kendati demikian, Rachland juga mengakui usulannya akan menimbulkan gejolak.
"Akan terdengar bising di telinga, dipandang sebagai indescent proposal apabila ditafsir dari sudut kepentingan kekuasaan politik semata mata," kata dia.
Koalisi 01, lanjut Rachland, diprediksi bakal merasa paling keberatan. Menurut dia, Koalisi 01 telah menganggap Jokowi kembali menjadi presiden, dan dianggap sudah pasti akan mendapat jatah kursi kabinet. "Proposal saya dianggap akan mengurangi kepastian yang mereka bayangkan," kata dia.
Kekhawatiran Koalisi 01 dinilai Rachland cukup wajar. Namun, menurutnya, Koalisi 01 pun tak perlu khawatir.
Sebab, ia menganggap, Jokowi sudah memiliki penilaian dan pandangan tentang siapa saja yang bakal didudukkan dalam kabinetnya. "Di samping itu, Pak Jokowi tentu juga memiliki kebutuhan politik objektif berupa besaran dukungan partai di DPR agar pemerintahannya stabil. Jadi, jangan terlalu kuatir, beliau pasti tak akan meninggalkan partai koalisi 01," kata Rachland.
Rachland pun menambahkan, usulannya boleh saja dibuang, dituding punya ambisi atau kepentingan, atau dianggap angin lalu. Namun, ia menekankan, para pimpinan koalisi perlu segera datang dengan gagasan yang lebih baik untuk mengembalikan kedamaian dan menghentikan permusuhan di dalam masyarakat.
"Sebagai pemimpin, mereka harus memikirkan keselamatan bangsa dari ancaman potensi konflik di antara sesama warga. Mustahil mereka tidak tahu atau tidak merasa bahwa ada polarisasi yang runcing di akar rumput yang menyimpan potensi benturan," ujarnya menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
