REPUBLIKA.CO.ID, KUTAI KARTANEGARA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim). Wilayah itu diusulkan sebagai calon lokasi pemindahan Ibu Kota NKRI.
"Sebagai negara besar kita ingin punya pusat pemerintahan yang terpisah dari pusat ekonomi, bisnis dan jasa perdagangan," kata Presiden Joko Widodo saat meninjau Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartenegara, Kaltim, Selasa (7/5).
Di kawasan Bukit Soeharto itu juga melintas Tol Samarinda-Balikpapan yang saat ini sedang dalam tahap penyelesaian dan pada akhir 2019 diharapkan sudah selesai. "Tinggal 14 persen lagi sehingga akhir 2019 diharapkan sudah selesai," ucapnya.
Kepala Negara juga menyebutkan baik Balikpapan maupun Samarinda sudah memiliki bandara. Dengan demikian, dari sisi infrastruktur akan memudahkan mobilitas orang maupun barang.
Dalam peninjauan itu, Jokowi didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Seskab Pramono Anung. Juga hadir Wagub Kaltim Hadi Mulyadi dan Bupati Kutai Kartanegara Edy Dharmasyah.
Setelah itu, Presiden Jokowi melanjutkan perjalanan menuju Provinsi Kalimantan Tengah. Rencananya, Jokowi akan bermalam di Kota Palangkaraya untuk melanjutkan rangkaian kunjungan kerja keesokan harinya. Di antaranya meninjau lokasi yang menjadi alternatif rencana pemindahan ibu kota.
Sebelumnya, Jokowi menegaskan keseriusan pemerintah terkait rencana pemindahan ibu kota negara. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi di hadapan para kepala lembaga tinggi negara saat acara buka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, kemarin (6/5) sore.
"Kita serius dalam hal ini karena sejak 3 tahun yang lalu sebetulnya ini telah kita bahas internal. Kemudian 1,5 tahun yang lalu kami minta Bappenas untuk melakukan kajian-kajian yang lebih detail baik dari sisi ekonomi, sosial-politik, dan juga dari sisi lingkungan," ujar Presiden.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor merespons wacana pemindahan ibu kota yang dilontarkan Jokowi. Dia berharap taman hutan raya (Tahura) di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi pengganti Jakarta sebagai ibu kota.
Menurut dia, lahan Bukit Soeharto masih cukup luas dan merupakan milik negara. Selain itu, sudah ada fasilitas transportasi yang memadai menuju lokasi itu, di antaranya, tol dan bandara. Dengan demikian, menurut Isran, biaya mendirikan ibu kota negara semakin murah.
"Saya mengusulkannya di Bukit Soeharto karena itu hutan milik negara dan jumlah penduduknya sedikit. Ketinggiannya jauh (dari bencana banjir)," tutur Isran pada Selasa (30/4).
Isran menilai lahan Bukit Soeharto sangat luas dibanding lahan Panajam Paser Utara (PPU) yang pernah diusulkan oleh mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Menurut Isran, nantinya ada tim teknis dari kepresidenan yang melakukan analisis dan penelitian ke lapangan untuk menentukan lokasi ibu kota.
Salah satu hal paling penting ialah mencari tahu kapasitas sumber areal untuk pendirian pusat pemerintahan. Berdasarkan data yang dihimpun Prokal, Bukit Soeharto memiliki luas 61.850 hektare berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Panajam Paser Utara.
Untuk menuju kawasan itu hanya membutuhkan waktu 45 menit dari Balikpapan dan 1,5 jam dari Samarinda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika