REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mengangkat tema kesejahteraan buruh serta demokrasi jujur dan damai pada peringatan Hari Buruh atau May Day pada 1 Mei nanti. Tema kedua diangkat karena May Day tahun ini bertepatan dengan penyelenggaraan Pemilu 2019.
"Tema besarnya adalah kesejahteraan buruh dan demokrasi jujur damai," ungkap Presiden KSPI, Said Iqbal, dalam konferensi persnya di Jakarta Pusat, Senin (29/4).
Tema pertama merupakan tema yang konsisten mereka angkat karena memang itulah isu tradisional buruh. "Tema kedua karena bertepatan dengan pilpres dan pileg. Pelaksanaan demokrasi ini harus damai dan jujur. Karena banyak caleg juga dari buruh ikut dalam kontestasi di pileg," terangnya.
Selain itu, Said menuturkan, alasan lainnya karena KSPI sudah menandatangani kontrak politik dengan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto. Kontrak politik berupa 10 tuntutan buruh dan rakyat atau disebut Sepultura.
"Sehingga kami berkepentingan juga untuk memastikan pengawalan tentang suara-suara terhadap suara Pak Prabowo sebagai pilpres di nanti rekap manual KPU. Karena itu dia (demokrasi) harus jujur tidak boleh ada kecurangan," kata Said.
Dalam tema demokrasi, ia akan mengangkat isu pengawalan formulir C1 agar tak terjadi kecurangan. Menurut Said, pelaksanaan demokrasi harus jujur dan damai.
Tidak boleh ada kecurangan dan kekerasan yang dilakukan selama proses berdemokrasi itu berlangsung hingga penetapa hasilnya dilakukan. "Tidak boleh ada kekerasan. Tidak boleh ada hal-hal yang mengganggu atau mengakibatkan hal-hal yang merugikan masyarakat secara umum. May Day besok juga harus damai berjalan dengan tertib dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku," jelasnya.
Ada beberapa hal yang akan dibahas terkait isu kesejahteraan buruh. Said menerangkan, KSPI akan menolak upah murah dengan meminta dicabutnya PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan dinaikkannya Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi 84 item.
"Kedua, peningkatan pelayanan jaminan kesehatan dan jaminan pensiun, benefit manfaatnya dinaikkan. Ketiga, hapus outsourcing dan pemagangan yang berkedok outsourcing," jelasnya.
Tuntutan keempat, yakni meminta peningkatan kesejahteraan para pengemudi ojek daring serta guru honorer. Kemudian, KSPI juga akan menuntut terkait dengan kegiatan yang melawan kebebasan berserikat oleh para buruh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika