REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko membantah pengunduran diri Bupati Mandailing Natal karena mendapatkan tekanan dari pihak Istana maupun Presiden Jokowi. Bupati Mandailing Natal mengajukan pengunduran diri lantaran hasil pemilu di daerahnya menunjukan kekalahan Jokowi-Ma'ruf.
"Tekanan nggak. Kalau kita ke daerah nggak ada penekanan-penekanan gitu paling biasanya saya yang tanya berapa sih, becanda gitu. Gak ada menekan karena gak bisa, seperti di beberapa kejadian di beberapa tempat gak bisa ditekan," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (22/4).
Ia menegaskan, selama ini Jokowi juga tak memberikan instruksi khusus agar memenangkan daerahnya masing-masing. Namun, tak sedikit pula para pemimpin daerah yang menyampaikan kepada Jokowi terkait hasil perolehan suara di wilayahnya.
"Iya, (mereka) yang membuat target (sendiri)," tambahnya.
Terkait pengajuan pengunduran diri Bupati Mandailing Natal, Moeldoko pun menilai hal itu merupakan keputusan pribadi Dahlan Hasan Nasution. "Itu hak pribadi mungkin merasa bagian dari janjinya," ucap dia.
Sebelumnya, Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said menilai mundurnya Bupati Mandailing Natal Sumatera Utara sebagai bukti adanya keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam upaya pemenangan Jokowi.
“Ini adalah contoh bahwa memang aparat mengalami tekanan-tekanan, tidak mungkin tidak ada masalah kalau dia tidak mundur. Jadi tiba-tiba mundur ini suatu yang harus dikajilah,” kata Sudirman di Jalan Pulombangkeng, Jakarta Selatan, Ahad, (21/4).
Ikuti Whatsapp Channel Republika