REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko membantah isu bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) diatur oleh pemerintah.

Ia memandang isu itu hanya digunakan sebagai penggiringan opini semata. Moeldoko menekankan, KPU merupakan lembaga independen tanpa dicampurtangan pemerintah.

"KPU itu sebuah lembaga yang memiliki dasar konstitusi. Lembaga yang dibentuk pemerintah dan bukan milik pemerintah. KPU adalah lembaga independen berarti berdiri sendiri, punya kekuatan hukum," kata Moeldoko usai konferensi pers di Hotel Gran Melia, Jakarta pada Ahad (21/4).

Ia merasa opini yang menyatakan KPU punya pemerintah merupakan pandangan sesat. Moeldoko, meminta masyarakat tak termakan isu hoaks tersebut. "Sehingga kalau terjadi sesuatu di KPU, wah ini berarti rekayasa pemerintah? itu sangat terpisah," ujarnya.

Ia merasa perlu ada gerakan bersama guna melindungi KPU. Ia khawatir berbagai isu yang menerpa KPU bakal mempengaruhi kepercayaan publik pada hasil pemilu serentak 2019.

"Jangan kita tuduh. Kalau kita tuduh lama-lama upaya mendelegitimasi berjalan. Dan jangan rakyat nanti jadi tak percaya (KPU). Lembaga ini harus dilindungi bersama," ucap mantan Panglima TNI itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika