Kamis 14 Mar 2019 08:55 WIB

Anies: Berpindah Gunakan Transportasi Umum Masih Repot

Pengamat menilai, ada kebijakan transportasi umum yang salah.

Rep: Mimi Kartika/ Red: Bilal Ramadhan
Anies Baswedan
Foto: ROL/Havid Al Vizki
Anies Baswedan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengungkapkan rendahnya jumlah masyarakat yang menggunakan transportasi umum di Jakarta, yakni hanya 23 persen. Menurut dia, hal itu disebabkan transportasi yang belum menjangkau semua wilayah permukiman dan tempat tujuan masyarakat.

"Kalau dengan kondisi seperti sekarang, ya berpindah menggunakan transportasi umum masih repot karena jarak dari rumah ke kendaraan umum masih jauh," ujar Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (13/3).

Ia melanjutkan, masyarakat akan menggunakan transportasi umum jika sudah menjangkau ke berbagai wilayah. Oleh sebab itu, menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus membangun jaringan transportasi yang terintegrasi.

Ia menjelaskan, itulah alasannya Pemprov DKI membangun infrastruktur secara masif dalam kurun waktu 10 tahun yang ditargetkan selesai pada 2030. Sehingga, kata Anies, warga mau menggunakan kendaraan umum.

Anies mengatakan, Pemprov DKI akan membangun tranportasi yang terintegrasi dengan antarmoda. Ia menyebut, tranportasi umum nantinya bisa menjangkau sampai 500 meter dari tempat tinggal warga maupun tempat tujuan.

"Jadi, warga bisa berangkat dari mana saja, ke mana saja," kata Anies.

Sebelumnya, Anies mengikuti rapat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro. Rapat itu membahas percepatan pembangunan infrastruktur DKI Jakarta.

Ia mengatakan, jumlah masyarakat yang menggunakan transportasi umum menurun dibandingkan 20 tahun lalu. Ketika itu, penggunaan transportasi umum sebesar 49 persen.

Sehingga, percepatan pembangunan infrastruktur diharapkan membuat masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Kebutuhan pembangunan itu, antara lain, penambahan jaringan transportasi, mulai dari Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT), Transjakarta, dan rel kereta tidak lagi sebidang.

Pemprov DKI mengajukan kebutuhan perpanjangan jaringan transportasi umum tersebut. Untuk MRT, Pemprov DKI mengajukan perpanjangan dari saat ini 16 kilometer menjadi 223 kilometer. LRT dari yang saat ini hanya 5,8 kilometer, membutuhkan hingga 116 kilometer. Transjakarta dari 431 kilometer saat ini menjadi 2.149 kilometer.

Anies juga mengatakan, Pemprov DKI mengajukan kebutuhan kereta dalam kota tidak lagi sebidang. Ada empat fokus pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta yang akan dipercepat.

Selain pembangunan infrastruktur transportasi, ada pula penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, dan perumahan. "Pembangunannya tidak dilakukan bertahap 30-40 tahun, tetapi dikebut semua dalam waktu 10 tahun, sehingga bisa tuntas," tutur Anies di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (11/3).

Sementara, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna mempertanyakan data terkait menurunnya jumlah pengguna transportasi umum di Jakarta tersebut. Apabila itu berdasarkan 20 tahun yang lalu, bagaimana dengan data terbaru setelah adanya Transjakarta dan Jak Lingko.

Ia melanjutkan, jika setelah adanya pembangunan jaringan Transjakarta masih didapatkan data terkait menurunya jumlah pengguna kendaraan umum, maka ada yang salah dalam menerapkan program untuk membuat masyarakat beralih ke moda transportasi umum.

"Mengapa terjadi penurunan. Kalau terjadi penurunan kan berarti ada kegagalan penambahan armada penambahan jaringan seharusnya signifikan meningkatkan jumlah pengguna," ujar Yayat saat dihubungi Republika, Rabu.

Sehingga, lanjut dia, Pemprov DKI harus melakukan kajian yang cermat dan menyeluruh untuk memperbaikinya. Ia mengatakan, agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke umum, bukan hanya mengalihkan penumpang antarmoda transportasi.

Ia memaparkan, angkutan massal seharusnya dibangun dengan mengedepankan konektivitas antarmoda. Sebab, masyarakat akan menghitung berapa kali ia harus berpindah angkutan umum untuk sampai ke tempat tujuan.

"Perpindahan antarmoda yang terlalu banyak itu pengaruh terhadap waktu dan biaya sama ditambah dengan jarak banyak juga orang yang sedikit menggunakan angkutan umum," kata Yayat.

Tiga Rute Baru

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan membuka tiga rute baru di Kawasan Integrasi Dukuh Atas (KIDA) Jakarta Pusat. Hal itu untuk mewujudkan integrasi antarmoda menyambut beroperasinya Moda Raya Terpadu (MRT) pada Maret 2019.

Direktur Utama PT Transjakarta Agung Wicaksono mengatakan, ketiga rute, di antaranya, Dukuh Atas-Kota, Dukuh Atas-Blok M, dan Dukuh Atas-Kuningan. Ia mengatakan, armada akan menggunakan bus low entry dengan tiket seharga Rp 3.500.

"Warga Jakarta atau pendatang naik MRT atau kereta bandara yang baru datang dari Bandara Soekarno-Hatta, begitu dia sampai pusat Jakarta, dia bisa naik bus Transjakarta itu untuk melanjutkan perjalanan," ujar Agung.

Ia merencanakan, ketiga rute itu akan beroperasi mulai Jumat (15/3). Ketiga rute juga akan mengantarkan penumpang ke tempat pemberhentian yang kebanyakan merupakan hotel, perkantoran, dan pusat perbelanjaan.

Dengan begitu, ia berharap, Transjakarta bisa mengintegrasikan berbagai moda transportasi di Dukuh Atas. KIDA menjadi titik pertemuan Kereta Rel Listrik (KRL), MRT, kereta bandara, Transjakarta, dan Lintas Raya Terpadu (LRT) yang akan datang.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement