REPUBLIKA.CO.ID, WARU -- Wakil Ketua MPR Mahyudin mengaku kurang sepakat dengan adanya usulan pemantau pemilu independen dari pihak internasional. Menurutnya hal itu sama saja merendahkan bangsa Indonesia.
"Itu merendahkan bangsa kita. Menunjukan kita tidak dewasa dalam untuk menyerahkan event semacam ini," katanya, Selasa (12/3).
Ia menambahkan, secara tidak resmi, pihak internasional dipersilakan saja memantau jalannya pemilu di Indonesia. Namun menurutnya bukan kapasitas mereka dalam menentunkan atau memberi penilaian terkait pelaksanaan pemilu 2019.
"Tetapi dalam kapasitas mereka memantau untuk memberikan penilaian saya kira itu sudah mencederai kedaulatan bangsa indonesia. Terlalu berlebihan menurut saya," ujarnya.
Selain itu terkait persoalan daftar pemilih tetap (DPT) seperti adanya temuan DPT ganda dan warga negara asing (WNA) yang masuk DPT, Mahyudin meminta KPU menyisir terus DPT yang ada. Ia berharap pemilu bisa terlaksana jujur, adil, dan akuntabel.
"Kalau ada temuan kan yang ganda-ganda dicoretin. Jadi nggak boleh ada ganda. Tidak boleh ada yang fiktif ya, kita ingin pemilu kita ini jurdil. Jujur dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia," tuturnya.
Sebelumnya Anggota Direktorat Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Dian Islamiati Fatwa mengimbau pemerintah untuk mengundang pemantau pemilu dari pihak internasional. Menurutnya hal itu perlu dilakukan agar pemerintah bisa meyakinkan internasional bahwa sesungguhnya pemilu di indonesia dilakukan secara jujur dan adil.
"Percuma nantinya kalau nggak ada pemantau internasional kalaupun misalnya inkumben menang, internasional akan meragukan, 'bener ngak sih ini hasilnya itu pemilu dilakukan secara adil?'," kata politikus PAN itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
