Selasa 12 Mar 2019 07:34 WIB

TNGR Dorong Percepatan Perbaikan Jalur Pendakian Rinjani

Pendakian Rinjani memiliki efek besar ke pariwisata Lombok.

Rep: M Nursyamsi/ Red: Indira Rezkisari
Seorang tukang ojek melintas di padang savana jalur pendakian Gunung Rinjani, Sembalun, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, NTB, Jumat (22/9). Rinjani merupakan salah satu potensi wisata yang menjadi sumber pendapatan daerah Lombok Timur.
Foto: ANTARA FOTO/AHMAD SUBAIDI
Seorang tukang ojek melintas di padang savana jalur pendakian Gunung Rinjani, Sembalun, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, NTB, Jumat (22/9). Rinjani merupakan salah satu potensi wisata yang menjadi sumber pendapatan daerah Lombok Timur.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Percepatan perbaikan jalur pendakian Rinjani di Lombok, NTB, sangat penting bagi pariwisata Lombok secara keseluruhan. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Sudiyono mengatakan pembukaan jalur secara normal (kondisi jalur yang sama seperti sebelum gempa) yang diperkirakan pada 2021 akan memberatkan bagi para pelaku wisata di sekitar kawasan Gunung Rinjani.

Sudiyono menyampaikan, apabila pemerintah ingin mempercepat normalisasi jalur pendakian harus menempuh langkah selain penggunaan anggaran yang biasa dilakukan Balai TNGR. Yakni berupa penganggaran dari dana Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) sehingga dalam pengganggaran maupun pelaksanaannya tidak perlu menunggu pada tahun berikutnya.

Baca Juga

Sudiyono menjelaskan, sesuai aturan penganggaran pemerintah, Balai TNGR baru dapat mengusulkan seluruh perbaikan sarana pendakian yang mengalami kerusakan di sepanjang jalur pendakian pada 2019 untuk direalisasikan pembangunannya pada 2020. Dengan kata lain, seluruh jalur pendakian baru akan dapat dibuka secara normal pada 2021 setelah perbaikan dan pembangunan sarana pendakian selesai dilakukan.

"Alternatif lain anggaran dari pihak ketiga seperti perusahaan swasta atau BUMN yang dapat melakukan pengambilan keputusan penganggaran secara insidental dan berjalan lebih cepat," ujar Sudiyono kepada Republika.co.id di Mataram, NTB, Senin (11/3).

Selain itu, kata Sudiyono, proses pelaksanaan kegiatan pembangunan juga dapat menjadi hambatan yang perlu diantisipasi oleh pelaksana maupun perencana. Hambatan tersebut adalah perbaikan jalur pendakian mempunyai spesifikasi yang berbeda dengan pembangunan di tempat lain terkait medan yang berat berupa topografi pegunungan sehingga harga bahan bahan bangunan yang menjadi lebih mahal akibat transportasi yang sulit dan keterbatasan tenaga kerja.

"Proses pelaksanaan kegiatan perlu melibatkan berbagai pihak, salah satunya keterlibatan anggota TNI yang mempunyai kemampuan dan jumlah SDM yang lebih baik," kata Sudiyono menambahkan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement