REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, KH Hasan Abdullah Sahal, mengimbau kepada seluruh alumni Gontor agar tidak menggunakan nama Gontor untuk mendukung salah satu pasangan calon capres-cawapres di Pilpres 2019. Pesantren Gontor sudah tegas tidak akan ikut dalam percaturan politik.
"Tidak ada alumni Gontor yang boleh mengatasnamakan Gontor apa saja, baik pribadi, atau gerakan atau apa saja. Jelas itu. Bahkan mau jadi caleg dan sebagainya tidak boleh mengatasnamakan alumni Gontor," ujar Kiai Sahal saat dihubungi, Selasa (29/1).
Dia pun membantah adanya alumni Gontor yang secara resmi telah bersikap mendukung salah satu paslon. Menurut dia, jika ada alumni Gontor yang menyatakan dukungannya kepada salah satu paslon, maka itu sebuah kepalsuan.
"Kalau tidak dari Pondok Darussalam Modern Gontor apa saja itu palsu. Titik," ucapnya.
Menurut dia, Pesantren Gontor sudah tegas tidak akan ikut dalam percaturan politik. Karena itu, menurut dia, pada saat Paslon nomor urut 01, KH Ma'ruf Amin bersilaturahim ke pesantrennya pada Selasa (22/1) lalu, juga tidak ada sama sekali perbincangan politik, tapi murni hanya silaturahim.
"Itu murni silaturahim tidak berbicara politik blas. Nol. Bicara politiknya nol. Saya bicara dengan Ma'ruf Amin tentang politik nol," tegas Kiai Sahal.
Sebelumnya, ada komunitas alumni Pondok Modern Gontor yang mengatasnamakan Gontorians for NKRI (G4NKRI) yang mendeklarasikan dukungan terhadap paslon nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf di Rumah Kerja Relawan #01 Jakarta, Selasa (29/1).
Namun, Koordinator G4NKRI, Ruchul Ma’ani mengatakan, sikap politiknya tersebut sama sekali tidak mewakili Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Menurut dia, sikapnya juga tidak mewakili sikap dan pilihan politik keseluruhan alumni Pondok Modern Gontor yang jumlahnya mencapai puluhan ribu orang.
"Sikap dan pilihan politik yang kami ambil ini sama sekali tidak mewakili Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Jawa Timur, yang merupakan Lembaga Pendidikan yang telah berkomitmen untuk tidak melibatkan diri dalam percaturan politik," ujar Ruchul Ma'ani dalam siaran persnya, Selasa (29/1).
Menurut dia, dalam menentukan sikap dan pilihan politiknya, G4NKRI hanya melandaskan diri kepada peraturan perundang-undangan tentang hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. "Jadi perlu kami tegaskan, deklarasi ini adalah bentuk ijtihad politik yang diambil G4NKRI sebagai pemilih yang cerdas, aktif, dan bermartabat," ucapnya.
Setidaknya ada lima alasan yang menjadi landasan G4NKRI dalam menentukan pilihannya terhadap pasangan calon Jokowi-Ma'ruf. Di antaranya, mereka menilai bahwa Jokowi-Ma'ruf merupakan pasangan yang secara meyakinkan telah memenuhi kriteria perpaduan antara umara dan ulama yang ideal.
"Pasangan ini kami pandang paling dapat diandalkan dalam mengurus perkara negara, serta menjaga marwah agama (hirasat al-din wa siyasat al-dunya)," kata Ruchul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
