REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, kepolisian telah mengantisipasi adanya aksi untuk menyaingi kegiatan Reuni 212. Pihak kepolisian akan mencegah terjadinya gesekan antar massa.
"Pada prinsipnya Polri khususnya Polda Metro sudah mengantisipasi secara komprehensif dan detail potensi ancaman yang terjadi di dalam setiap kegiatan masyarakat," katanya di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (29/11).
Untuk menghindari konflik yang tidak diinginkan, Dedi mengatakan, personel kepolisian telah menyiapkan strategi untuk menghindari adanya hal yang tidak diinginkan. "Semua skenario sudah dibuat dan diantisipasi semaksimal mungkin," ujarnya.
Disisi lain, agar tak terjadi gesekan antar-masyarakat, Dedi mengimbau kepada seluruh pihak agar tidak mudah terpancing emosi apabila ada pihak-pihak yang mencoba memprovokasi massa. Ia pun meminta masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan perpecahan.
"Tidak boleh polarisasi dilakukan kelompok tertentu merusak kesatuan bangsa," ucapnya.
Baca juga: Eks Pengacara HRS akan Gelar Aksi Tandingan Reuni 212
Gagasan aksi tandingan ini muncul dari Mantan pengacara Habib Rizieq Shihab, Kapitra Ampera. Pasalnya, Kapitra menilai reuni itu telah melenceng dari cita-cita awal. Sebab itu, dia akan membuat aksi tandingan bertajuk "Kontemplasi 212" di hari dan tempat yang sama.
Aksi 212 episode 2 sendiri rencananya digelar di pada 2 Desember 2018. Aksi yang diprakarsai oleh Persaudaraan Alumni 212 itu rencananya akan berpusat di Monumen Nasional, Jakarta Pusat.
Baca juga: Politikus PKS tak Masalahkan Aksi Tandingan Reuni 212
Sementara, politikus Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil tidak mempersoalkan rencana Kapitra Ampera menggenal aksi untuk menandingi Reuni 212 pada Ahad (2/12) mendatang di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Nasir mengatakan, mantan pengacara Habib Rizieq Sihab itu mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul di negara demokrasi.
"Itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau ada pihak yang ingin merasa bagian dari 212 dan dia ingin ke Monas dan ikut merayakan silahkan," ujar Nasir di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/11).
Namun, Nasir menyarankan agar ada pengaturan jadwal pelaksanaan dua kegiatan massa tersebut. Menurutnya, jika memang ada dua massa yang akan terkonsentrasi di satu titik yang sama, sebaiknya waktunya tidak bersamaan. Hal ini juga untuk menghindari kekhawatiran banyak pihak akan terjadi gesekan antar massa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
