REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Paramadina Yandi Hermawandi mengatakan kampanye pemilihan presiden jauh dari esensi demokrasi dan tidak produktif bagi pemilih. Sebab, kampanye pemilihan presiden (pilpres) banyak mengumbar kata-kata tidak perlu.
Menurut Yandi, pernyataan seperti politikus sontoloyo, politik genderuwo atau tampang boyolali menjadi permainan yang terus direproduksi. Sementara di dalamnya, tidak ada informasi yang dibutuhkan masyarakat dalam menentukan pilihan.
"Politik sontoloyo dan genderuwo vs muka boyolali tidak akan berefek pada target elektabilitas. Kampanye politik dengan instrumen semantik (word war/debat diksi) seperti ini hanya berefek pada perhatian pemilih (atensi) tapi tidak berefek pada pilihan (preferensi)," katanya di Jakarta, Selasa (14/11).
Selain itu, menurut Yandi, pernyataan para capres dan cawapres tersebut berpotensi menjadi hoaks karena ada kesalahan berpikir. Padahal, publik saat ini sedang giat menghindari hoaks. Menurut dia, pernyataan politikus sontoloyo, politik genderuwo, dan tampang boyolali, masuk dalam kategori kesalahan berpikir (intelektual cul-de-sac) karena tidak ditopang oleh argumentasi yang kuat.
"Dalam Logika komunikasi politik ini biasa disebut fallacy of hasty generalization, kekeliruan berpikir karena membuat suatu generalisasi yang terbaru-buru," katanya.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta Ujang Komarudin juga menilai kampanye pilpres masih sebatas saling serang antara satu dengan lainnya. Ujang Komarudin menilai seharusnya dalam iklim demokrasi yang berjalan di Indonesia, kampanye Pilpres harus mengungkapkan gagasan dan program-program yang akan dijalankan apabila menang.
"Kampanye Pilpres masih sebatas saling serang dan saling menjatuhkan dan belum mengarah pada perdebatan adu gagasan dan ide serta visi, misi, dan program-program terbaik," kata Ujang.
Menurut dia, selama dua bulan kampanye Pilpres masih diwarnai berbagai perdebatan dan isu-isu yang kurang substantif. Dia menegaskan model kampanye tidak edukatif yang ditampilkan para pasangan capres-cawapres harus segera diakhiri karena tidak membawa dampak positif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.
Percepat debat capres
Fahira Idris. (ANTARA FOTO)
Anggota DPD RI Fahira Idris menilai para elite politik di dua kubu saat ini seperti terjebak dalam sebuah orkestrasi perdebatan yang jauh dari isu-isu krusial yang dihadapi negara dan rakyat. Jika terus dibiarkan, menurut dia, kondisi ini akan merugikan rakyat dan penyelengggara pemilu yakni KPU.
"Untuk itu, salah satu strategi agar perdebatan pilpres beralih menjadi lebih substantif, KPU diminta mempercepat jadwal Debat Publik Kandidat Calon Presiden/Calon Wakil Presiden," kata Fahira dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (13/11).
Selama ini, ia menilai, perdebatan yang terjadi bukan saja didominasi sensasi, tetapi sudah menuju ke arah yang tidak sehat. Selain dipenuhi oleh narasi yang kurang bermutu dan tidak cerdas bahkan provokatif, kampanye pilpres seperti digiring membahas tema yang sama sekali tidak ada hubungan dengan hajat hidup orang banyak.
Dengan agenda debat pilpres yang dipercepat, menurut Fahira, kedua kubu akan menyajikan tema-tema debat yang mendalam. Debat juga 'memaksa' para calon menjawab dan memberi solusi berbagai persoalan yang saat ini dihadapi rakyat saat ini dan ke depan.
“Saya berharap KPU melihat apa yang terjadi saat ini dan memajukan jadwal debat publik Pilpres 2019 agar tema perdebatan baik di tingkat elite maupun di tataran masyarakat bisa lebih mendidik dan substantif," kata Fahira.
Idealnya, kata dia, debatl publik bisa digelar pada Desember 2018. Selain itu, ia berharap, volume debat diperbanyak lebih dari lima kali agar diskursus publik terkait pilpres ini lebih berkualitas dan muaranya adalah tingkat partisipasi pemilih Pemilu 2019 meningkat.
Kampanye negatif
Jusuf Kalla
Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi pernyataan terkait politikus sontoloyo dan politikus genderuwo sudah masuk dalam kategori kampanye negatif. Pernyataan itu mengungkapkan keburukan lawan politik.
"Itu, yang saling buka itu, kampanye negatif namanya. 'You' salah, kita ungkap 'you' punya kesalahan. Oleh karena itu, jangan berbuat salah, salah bicara, salah bertindak, salah apa, macam-macam," kata Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa.
Wapres mengatakan ada tiga jenis kampanye yang sering digunakan dalam Pemilu, yakni kampanye positif, kampanye negatif dan kampanye hitam. Penggunaan kampanye negatif tersebut, menurut JK, wajar dilakukan dalam kampanye Pemilu.
Istilah politikus sontoloyo dan politikus genderuwo diungkapkan oleh calon presiden pejawat Joko Widodo dalam beberapa kali kesempatan kampanye. Politikus sontoloyo, menurut Jokowi, merujuk pada sikap politik yang menyebarkan kebencian untuk memecah- belah persatuan rakyat.
"Kalau masih memakai cara-cara lama seperti itu, masih politik kebencian, politik sara, politik adu domba, politik pecah-belah, itu yang namanya tadi politik sontoloyo," kata Presiden usai menghadiri pembukaan Trade Expo Indonesia Ke-33 di Indonesia Convenction Exhibition, Tangerang pada Rabu (24/10).
Sementara ungkapan politik genderuwo, menurut Jokowi, merupakan sikap politik yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat.
"Yang kita butuhkan adalah narasi dan suasana kepemimpinan yang menumbuhkan keberanian, bukan narasi yang menakut-nakuti, bukan politik 'gendruwo' yang menebarkan ketakutan, anak muda kita pasti tidak akan takut dengan itu. Saya meyakini itu," kata Jokowi di ICE BSD Kota Tangerang, Ahad (11/11) malam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika