REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) yang kembali molor disinyalir terjadi karena proses perencanaan yang kurang matang. Bagi Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Gembong Warsono, pembangunan fasilitas itu terkesan tiba-tiba.
"Karena ini proses pembangunannya yang ujug-ujug, tidak melalui perencanaan, tidak melalui kajian matang, sehingga akhirnya seperti itu," kata Gembong ketika dihubungi wartawan, Selasa (13/11).
Suatu pembangunan yang tidak dilakukan dengan perencanaan yang baik dan kajian yang matang, hasilnya pun berantakan. Tak heran, kata Gembong, hingga kini masih terjadi sengketa antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PD Pembangunan Sarana Jaya. Tidak matangnya perencanaan juga terlihat dari adanya permintaan PT KAI agar PD Pembangunan Sarana Jaya membangun sendiri toilet untuk para pedagang.
Gembong menambahkan, bukti kurang matangnya perencanaan yang dilakukan juga terlihat dari adanya komplain dari masyarakat. Mereka mengadukan bahwa rumah mereka ditutup pagar pembatas sebagai dampak pembangunan JPM Tanah Abang.
Pekerja saat menyelesaikan pembangunan jembatan multiguna atau skybridge di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (7/11).
"Hal-hal seperti itu kan karena pembangunan tidak melalui perencanaan yang baik, tidak melalui kajian yang matang. Alhasil seperti ini," ujar dia.
Pembangunan JPM Tanah Abang dimulai 3 Agustus 2018. Fasilitas ini akan digunakan sebagai tempat berjualan pada pedagang kaki lima (PKL) yang sebelumnya ditempatkan di Jalan Jatibaru. Penempatan para pedagang mengundang pro-kontra karena dinilai menyerobot akses pengguna jalan.
Fasilitas ini awalnya ditargetkan selesai pada 15 Oktober dan akan diresmikan pada 31 Oktober. Namun, hingga waktu yang ditentukan proses pembangunan belum selesai. Target kembali diundur hingga 10 November. Namun, hingga saat ini pembangunan JPM Tanah Abang belum selesai.
Direktur Utama PD Sarana Jaya Yoory C Pinontoan mengatakan ada beberapa pekerjaan yang berjalan lambat dan belum terselesaikan.
"Yang saya lihat kondisinya memang serba tanggung. Yang kemarin tanggal 10, lambat lagi. Padahal kerjanya tinggal sedikit lagi kok," kata Yoory ketika dihubungi wartawan, Senin (12/11).
Yoory berkilah bahwa target itu ditetapkan oleh PD Sarana Jaya. Menurut dia, 10 November merupakan target JPM Tanah Abang akan dibuka sebagian. Adapun pekerjaan yang belum selesai antara lain pemasangan casing dan ramp rambat.
Menurut Yoory, Gubernur DKI Jakarta berpesan agar fasilitas itu segera diselesaikan. Kendati demikian, faktor keamanan harus terus diutamakan. Selain ada penambahan 30 pekerja, proses pembangunan JPM Tanah Abang juga dilakukan 24 jam dalam sehari.
Pekerja saat menyelesaikan pembangunan jembatan multiguna atau skybridge di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (7/11).
Yoory berpendapat lambatnya proses pembangunan JPM Tanah Abang terjadi karena lokasi pembangunan itu bukan area kosong. Di bawah jembatan terdapat orang yang lalu lalang, sehingga dikhawatirkan ada material yang jatuh.
Yoory menambahkan, hingga saat ini pembangunan JPM Tanah Abang telah mencapai 95-96 persen. "Kita evaluasi hari ini. Nanti kita ada rapat sore kita pengen lihat hasil pekerjaan yang sisa sedikit ini selesai kapan. Harapan saya sih enggak lebih dari bulan November udah selesai," ujar dia.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kantor Perwakilan DKI Jakarta telah memanggil PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait rencana pembukaan jembatan penyeberangan multiguna (JPM) Tanah Abang. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak.
"(Pekan) kemarin kami sudah panggil para pihak di antaranya PT KAI sama dari pemprov. Antara pemprov sama PT KAI belum ada kesepakatan terkait dengan pembukaan jalur dari PT KAI ke skybridge," kata Teguh ketika dihubungi Republika, Senin (12/11).
Hal-hal yang belum disepakati antara lain terkait dengan aset, arus (flow) penumpang, tiketing, dan pengamanan. Teguh mengatakan akan kembali memanggil perwakilan PT KAI dan Pemprov DKI Jakarta Jumat pekan ini. Kedua belah pihak akan diminta menyediakan alternatif terkait keempat isu tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika