REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO Lippo Group James Riady memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). James akan diperiksa sebagai saksi kasus suap pengurusan izin proyek pembangunan Central Business District (CBD) Meikarta di Kabupaten Bekasi.
Pantauan di lapangan, James tiba pukul 09.25 WIB. Mengenakan kemeja biru dibalut dengan jas hitam, James memilih bungkam dan langsung masuk ke gedung KPK. Saat ditanyai awak media ihwal pemeriksaan, James hanya menganggukan kepalanya.
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menuturkan, CEO Lippo Group itu akan dimintai keterangannya untuk sembilan tersangka suap pengurusan izin proyek Meikarta. Dia diduga tahu mengenai proses pengajuan izin megaproyek hunian masa depan itu kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pemeriksaan manajemen Lippo terkait kasus suap Meikarta karena penyidik melihat adanya keterkaitannya antara Lippo Group dan proyek Meikarta. Namun, untuk lebih detail keterkaitannya, menurut Alex, baru penyidik yang mengetahuinya.
"Tapi, saya meyakini ada alasan cukup bagi penyidik untuk memeriksa manajemen Lippo ada bukti awal entah apa, terutama dilihat peran korporasinya," ujar Alex.
KPK, sambung Alex, juga ingin mendalami sejauh mana korporasi berperan dalam pemberian suap kepada Bupati Bekasi. Terlebih, salah satu tersangka adalah petinggi Lippo Group, yakni Billy Sindoro, direktur operasional Lippo Group.
"Artinya, kalau dilihat dari pelaku pemberi suap petinggi, kalau kami melihat itu seolah-olah perusahaan kurang memiliki unit compliance yang bisa memonitor atau memverifikasi setiap transaksi-transaksi uang keluar itu," tutur Alex.
"Buktinya ada uang diberikan pada pihak lain pada pejabat untuk memperlancar proses perizinan. Nah, kalau di dalam perusahaan itu ada kebijakan, misalnya, antipenyuapan dan ada unit compliance di sana yang memverifikasi setiap transaksi kan pasti ketahuan kalau petingginya sampai memerintahkan untuk memberikan sesuatu, bahkan kalau berdasarkan SEMA nomor berapa itu terkait dengan tata cara pemidanaan korporasi, korporasi bisa dianggap bersalah kalau dia tidak ada upaya untuk mencegah, mungkin itu yang didalami penyidik ya," ujar Alex menambahkan.
KPK baru saja menetapkan Bupati Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hasanah Yasin (NHY), dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS), sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Selain Neneng dan Billy, KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya, yakni dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).
Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT), serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).
Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Billy, Taryadi, Fitra, dan Henry Jasmen disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Sementara yang diduga menerima suap, Neneng, Jamaludin, Sahat, dan Dewi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Neneng mendapat pasal tambahan, yakni diduga penerima gratifikasi dan disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika