Senin 01 Oct 2018 15:18 WIB

Gempa-Tsunami Palu Dinilai Layak Jadi Bencana Nasional

Dengan status bencana nasional penanganan pascabencana bisa lebih cepat

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Esthi Maharani
Foto dari udara menggunakan kamera drone memperlihatkan sebuah masjid yang roboh dan bangunan sekitarnya hancur di Palu, Sulteng, Ahad (30/9).
Foto dari udara menggunakan kamera drone memperlihatkan sebuah masjid yang roboh dan bangunan sekitarnya hancur di Palu, Sulteng, Ahad (30/9).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Jazuli Juwaini menilai sudah saatnya bencana gempa dan tsunami di Palu, Donggala dan wilayah sekitarnya dinaikkan statusnya menjadi bencana nasional. Dengan begitu kata Jazuli, penanganan pasca bencana gempa dan tsunami bisa cepat.

"Saya dari Ketua Fraksi PKS dan anggota komisi 1 mengusulkan itu menjadi bencana nasional,  supaya teratasi persoalan yang menimpa saudara kita," ujar Jazuli di Komplek Parlemen,  Senayan, Jakarta, Senin (1/10).

Menurut Jazuli, penetapan bencana nasional akan membuat penanganan lebih cepat karena akan terbuka bantuan dari luar Indonesia masuk ke wilayah bencana. Sebab ia menilai Indonesia memerlukan bantuan dari pihak luar.

"Kalau kita nggak mampu kenapa harus malu? Kita juga biasa membantu kok negara lain kena musibah yang gak mampu, ini kan konsekuensi berhubungan dan bekerja sama dengan negara-negara lain di dunia ini," kata Jazuli.

(Baca: Pemkot Surabaya Buka Posko Peduli Bencana Palu dan Donggala)

Menurutnya, saat ini kondisi Palu, Donggala dan sekitarnya sangat membutuhkan bantuan secara cepat. Ia pun menuntut Pemerintah bekerja cepat dalam mengoordinasikan bantuan.

"Karena memang itu tuntutan realita maka BNPB dalam hal ini satu lembaga yang dipercaya untuk menangani persoalan-persoalan seperti ini, dia harus cepat melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait," kata dia.

Menurutnya, semua pihak harus berkoordinasi dengan Pemerintah pusat dalam memberi bantuan terhadap Pemerintah daerah setempat.

"Ini saling berkait, pemerintah pusat. Kalau dibebankan ke daerah nggak mungkin bisa teratasi, pusat juga kalau jalan sendiri ya nggak akan efektif cara kerjanya. Yang penting melakukan koordinasi yang secepatnya di tengah keterbatasan yang ada," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement