REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) menilai mekanisme terkait kampanye sudah diatur. Pernyataan Oso merespons saran Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar menghentikan kegiatan kampanye di Sulawesi Tengah pascagempa dan tsunami yang terjadi pada Jumat (28/9) lalu.

Oso mengatakan jangan sampai mekanisme yang ada diatur sendiri oleh orang-orang yang punya kepentingan sendiri. “Jadi biarlah sesuai dengan kepentingan yang ada di negara ini," kata Oesman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/10).

Berbeda dengan Oso, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto justru sepakat untuk menyatakan menghentikan kampanye Pilpres demi mendukung gerakan kemanusiaan ke Donggala dan Palu. "Seluruh elite bangsa harus bersatu,” kata  Hasto dalam keterangan resmi pada Senin, (1/10).

Ia mengatakan gempa bumi dan tsunami semakin menyadarkan semua pihak tentang pentingnya tindakan cepat tanggap darurat. “Semua partai, tim kampanye dan seluruh tokoh harus bersatu dan bergandengan tangan membantu rakyat yang menjadi korban," kata Hasto.

Sebelumnya, SBY melalui video yang dirilis di media sosial pada Ahad (30/9) menyarankan agar kampanye di Sulteng dihentikan sementara. Ia menilai saat ini saatnya semua pihak bersatu.

SBY mengimbau agar semua pihak mengutamakan membantu pemerintah dan masyarakat yang terkena musibah. SBY mengatakan, meskipun dampak yang diakibatkan gempa Palu tidak sebesar di Aceh dan Nias, tetapi gempa bumi dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah telah memakan korban cukup banyak.

“Karena itu, tindakan cepat Presiden Jokowi untuk berkunjung ke daerah bencana saya nilai tepat," kata presiden ke-6 RI tersebut. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika