REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai pemasangan alat pendeteksi gelombang pasang dan tsunami (buoy) di perairan Indonesia, sangat mendesak. Ketua DPR mendorong Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), segera mengajukan pengadaan buoy tsunami yang baru.
Pria yang akrab disapa Bamsoet itu sangat menyesalkan Indonesia sudah tidak memiliki lagi alat tersebut, karena 22 buoy yang tersebar di seluruh perairan Indonesia sudah tidak berfungsi karena mengalami kerusakan total. Bahkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan kerusakan buoy sudah terjadi sejak tahun 2012.
"Kami minta segera mengadakan kembali buoy yang baru sebagai upaya dalam mengganti buoy yang rusak. Pemasangan kembali buoy di seluruh perairan Indonesia sangatlah mendesak," ujarnya di Jakarta, Senin (1/10).
Menurutnya keberadaan buoy sangat penting terutama di daerah yang sering terjadi gelombang besar ataupun daerah rawan tsunami. Apalagi buoy yang merupakan sistem pelampung yang diletakkan di tengah laut mampu mendeteksi gelombang pasang dan tsunami. Buoy dinilai salah satu opsi teknologi pendeteksi dini tercepat atas peluang terjadinya tsunami di wilayah Indonesia.
Selain itu, Bamsoet, sapaan akrabnya juga meminta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk tetap memanfaatkan modelling tsunami yang berfungsi memberikan informasi peringatan dini (early warning) tsunami. Modeling tsunami ini berguna dalam mensupport Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar dapat memberikan rasa aman dan waspada kepada masyarakat terhadap ancaman tsunami.
"Melalui Badan Anggaran (Banggar) DPR RI akan memberikan dukungan kepada BNPB dan BPPT dalam penyusunan anggaran, baik untuk pengadaan buoy maupun anggaran pendanaan bencana yang tentunya sangat berpengaruh terhadap upaya mitigasi bencana," ujarnya.
Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan, tidak ada buoy tsunami yang beroperasi di Indonesia sejak 2012. Ia memperkirakan, pengadaan buoy tsunami tak kunjung dilakukan karena masalah asal pendanaan.
"Jadi tidak ada buoy tsunami di Indonesia. Sejak 2012, buoy tsunami sudah tidak ada yang beroperasi. Sampai sekarang ya tidak ada buoy tsunami," kata Sutopo pada konferensi pers yang dilaksanakan di kantornya di Jakarta, Ahad (30/9).
Buoy tsunami, kata Sutopo, diperlukan untuk memastikan akan adanya tsunami atau tidak. Alat tersebut menjadi salah satu bagian dalam sistem peringatan dini terjadinya tsunami. Di mana di Indonesia yang mengkoordinasikan tsunami early warning system adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
"Mengapa dari 2012 sampai sekarang belum diadakan? Ya mungkin sangat terkait dengan asal pendanaan," jelas Sutopo.
Ia menjelaskan, jika melihat ke pendanaan untuk mitigasi bencana, jumlahya terus menurun setiap tahunnya. Pernah, Sutopo menjelaskan, pendanaan untuk itu hampir mendekati Rp 2 triliun. Sedangkan untuk saat ini hanya sebesar Rp 700 miliar. Hal itu pun disebut menjadi salah satu kendala dalam melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana.
"Nah ini jadi kendala, di satu sisi ancaman bencana meningkat, masyarakat yang terpapar, teresiko, semakin meningkat, kejadian bencana meningkat. Tetapi anggaran untuk menanggulangan bencana setiap tahun yang ada di BNPB mengalami penurunan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika