REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Koalisi Indonesia Kerja (KIK) memastikan kepala daerah yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan selalu mengikuti aturan yang berlaku. Hal ini disampaikan Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional KIK Verry Surya Hendrawan menyusul adanya pihak yang mempersoalkan keikutsertaan kepala daerah dalam mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2019.
Verry juga memastikan keikutsertaan kepala daerah itu tidak akan mengganggu tugas dan fungsinya sebagai pemimpin daerah.
"Posisi Kepala daerah yang mendukung Paslon Pak Jokowi dan Kyai Ma'ruf Amin, TKN Akan selalu mengikuti Perundangan dan Aturan yang berlaku," kata Verry kepada wartawan, Jumat (14/9).
Verry memastikan posisi kepala daerah juga akan sangat jelas dalam struktur tim kampanye Jokowi-Ma'ruf. Saat ini KIK tengah menyusun pembentukan tim kampanye daerah di 34 provinsi dan seluruh Kabupaten / Kota di Indonesia.
"Posisi para kepala daerah akan sangat jelas dan resmi dapat disampaikan, setelah stuktur TKD resmi ditetapkan dan di-SK-Kan oleh TKN, selambatnya pada 20 September 2018," kata Verry.
Sekjen Partai Golkar yang juga Wakil Ketua KIK Lodewijk F Paulus menegaskan tidak masalah jika kepala daerah dikerahkan untuk memenangkan Pilpres 2019 asal kampanye yang dilakukan setiap kepala daerah tersebut mengikuti aturan yang berlaku.
"Kan ada aturan yang mengatur, itu contoh kepala daerah boleh kampanye tapi harus cuti, boleh nggak dia jadi ketua tim? nggak boleh, ya aturannya diikuti," kata Lodewijk.
Partai Golkar kata Lodewijk, siap mengerahkan seluruh kepala daerahnya untuk memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Lodewijk mengungkap ada 5 provinsi yang dipimpin oleh kader Golkar dan 139 walikota/bupati yang juga siap memenangkan Jokowi-Ma'ruf.
"Kita ada di koalisi Jokowi, otomatis itu," kata Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (13/9).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
