REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait menanggapi santai terkait tudingan adanya kampanye Joko Widodo (Jokowi) dalam iklan layanan masyarakat yang tayang di bioskop. Menurut dia, Jokowi dalam iklan tersebut merupakan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah, bukan kandidat calon presiden.
"Sebagai pemerintah, apa yang sudah dikerjakan, jalan tol sudah dibangun di mana saja kan rakyat juga perlu tahu," kata pria yang akrab disapa Ara tersebut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/9).
Ara menjelaskan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga bertugas untuk menyosialisasikan apa yang telah dikerjakan pemerintah. Dengan demikian, orang yang datang ke bioskop bisa mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah.
"Jadi biar fair. Hidup ini kan harus fair, apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum dikerjakan sehingga rakyat mendapatkan informasi yang objektif," kata dia.
Ia juga menegaskan, iklan tersebut bukanlah upaya Jokowi dalam mencuri start kampanye. Menurutnya, yang dilarang di dalam iklan tersebut apabila Jokowi mengampanyekan dirinya sendiri.
Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai iklan Jokowi di bioskop sebaiknya dicopot agar tidak menimbulkan berbagai tafsir menjelang pilpres. Ia menyarankan, sebaiknya pemerintah beriklan di tempat di mana masyarakat tidak membayar, seperti di baliho atau di saluran televisi pemerintah, seperti TVRI.
"Tapi, kalau di tempat publik yang tidak ada kaitannya dengan pemerintah, tempat swasta di mana, bahkan rakyat pun membayar, yah sebaiknya pemerintah tidak melakukan sosialisasi itu," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Media dan Komunikasi Publik Willy Aditya menegaskan, iklan tentang kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo di bioskop bukan merupakan kampanye. Ia mengatakan, iklan di bioskop itu menampilkan hasil dan capaian pembangunan selama Jokowi menjabat.
"Menurut saya, iklan itu bagian dari pendidikan bagi warga negara. Karena menampilkan hasil dan capaian pembangunan," kata dia di Jakarta, Rabu (13/9).
Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo RI Ferdinandus Setu mengatakan, iklan layanan kinerja pemerintah di bioskop merupakan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai humas pemerintah sesuai dengan amanat undang-undang. “Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menjalankan tugas sebagai humas pemerintah (Goverment Public Relation) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden No 54 Tahun 2015, dan Inpres No 9 Tahun 2015," demikian disampaikan Ferdinan dalam keterangan pers, Rabu.
Sementara, politikus Partai Gerindra Anggawira menyerahkan penilaian terhadap iklan pemerintahan Jokowi di bioskop kepada masyarakat. Dalam hal ini, ia menambahkan, Presiden Joko Widodo selaku calon presiden pejawat 2019 menggunakan fasilitas yang seharusnya tidak digunakan untuk kepentingan bernuansa kampanye politik.
Angga menilai, selaku pejawat, Jokowi memang diuntungkan karena bisa tampil di berbagai kesempatan. Termasuk pada Asian games 2018. Namun, ia mengajak Jokowi berkompetisi secara sportif di Pilpres 2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
