REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawalu) memutuskan dugaan mahar bakal calon wakil presiden (cawapres), Sandiaga Salahudin Uno kepada PAN dan PKS tidak dapat dibuktikan. Wakil Sekretaris Jenderal PAN Faldo Maldini mengatakan, keputusan tersebut menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk tidak asal bicara.
“Kita harus adil dalam melihat perkara ini baik secara hukum maupun politik. Ternyata tidak terbukti,” kata Faldo saat dihubungi, Jumat (31/8).
Faldo berpendapat, pasangan calon Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno telah mengedepankan transparansi dalam dana kampanye. Ia pun meminta pasangan calon Joko Widodo dan Ma’ruf Amin untuk turut transparan soal dana kampanye.
Dugaan mahar tak berdasar yang dituduhkan kepada Sandiaga Uno menjadi pelajaran bagi bangsa. Terutama bagi penyelenggara pemilu dan partai politik. Khususnya bagaimana aturan pendanaan tim kampanye ketika menyambut ajang pemilihan presiden.
Sebab, Faldo mengatakan, jangan sampai ada orang-orang baik yang memiliki pendanaan kuat untuk pencalonan dirinya justru didiskreditkan. Politikus muda itu menilai, lebih baik seperi Sandiaga Uno yang terbuka ketimbang pendanaan dari para cukong dan mafia yang akan menganggu pemerintahan di kemudian hari.
“Dia (Sandiaga) memang seorang konglomerat dan jika nanti terpilih dia tak perlu berdamai dengan cukong-cukongnya. Maka dari itu memang paling penting adalah keterbukaan informasi pendanaan,” jelasnya.
Faldo menambahkan, peristiwa yang menimpa Sandiaga Uno diharapkan bisa menyadarkan semua pihak. Sebab, dengan biaya politik di Indonesia yang sangat tinggi, tidak mungkin ada partai yang tidak menerima pendanaan dari pasangan calon.
“Pun jika partai bilang tidak menerima mahar, tapi tetap dia mengunci kebijakan yang menguntungkan partainya. Kita jujur-jujursan saja seperti itu kondisi politik di Indonesia sekarang,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief dalam akun Twitter-nya menyebut Prabowo Subianto sebagai 'jenderal kardus'. Sebutan itu disematkan oleh Andi karena Prabowo mementingkan orang yang memiliki pendanaan kuat sebagai cawapres, yakni Sandiaga Uno.
Namun, Sandiaga dengan tegas menyatakan uang senilai Rp 500 miliar yang diberikan kepada PAN dan PKS adalah untuk keperluan tim kampanye Prabowo-Sandiaga. Ia membantah tuduhan bahwa uang tersebut merupakan mahar agar dirinya dipilih Prabowo sebagai cawapres.
Disisi lain, Partai Gerindra, PAN, dan PKS telah menyatakan dipilihnya Sandiaga karena dia merupakan salah satu sosok yang memahami persoalan ekonomi. Isu ekonomi akan difokuskan oleh Koalisi Prabowo karena merupakan salah satu permasalahan pokok Indonesia yang terjadi saat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
