Selasa 28 Aug 2018 06:04 WIB

Gerakan 2019 Ganti Presiden Bantah Langgar Aturan Pemilu

Gerakan dibuat sebagai pendidikan politik bagi publik.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Indira Rezkisari
Politisi PKS, Mardani Ali Sera
Foto: Republika/Iman Firmansyah
Politisi PKS, Mardani Ali Sera

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadangan massa gerakan tanda pagar (tagar) 2019 Ganti Presiden memunculkan pro dan kontra. Menanggapi hal tersebut, inisiator gerakan 2019 Ganti Presiden Mardani Ali Sera angkat bicara. Ia membantah jika gerakan tersebut dianggap melanggar aturan pemilu.

"Hashtag (2019 Ganti Presiden) ini pendidikan politik bagi publik. Jujur hashtag-nya terkesan horor tapi isinya, liaht deklarasi kami, deklarasi kami ingin masyarakat menjadi cerdas, bertanggung jawab dalam memilih pemimpin, dan pemimpin tertinggi kita presiden," kara Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/8).

Ia juga membantah jika dikatakan kegiatan tersebut tidak memiliki izin. ia mengklaim bahwa pihaknya telah meminta izin untuk digelar kegiatan deklarasi tersebut kepada pihak kepolisian. Selain itu dia juga menyayangkan sikap Badan Intelijen Negara (BIN) yang ikut terlibat di dalam pengadangan tersebut.

"Mungkin BIN ingin inisiatif agar tidak timbul konflik grassroot. Tapi tiap orang harus memahami tupoksinya, jangan sampai ini tupoksinya teman-teman kepolisian, tiba-tiba BIN turun, dalam rangka apa?," tanya politikus PKS tersebut.

Baca juga: Ini Tanggapan BIN Soal Penolakan Neno Warisman di Riau

Mardani menyebut awalnya kegiatan tersebut diinisiasi oleh dirinya, namun belakangan gerakan tersebut berubah menjadi gerakan sosial. "Kita biarkan proses ini berjalan, kita edukasi gitu, sampai semua mengerucut. Karena dari beberapa hasil survei cukup tinggi hashtag ini," ujarnya.

Mardani mengeluhkan terkait peristiwa pengadangan dan penolakan gerakan tersebut di sejumlah daerah. Dia pun mengaku mengalami kesulitan lantaran timbul perlawanan dari masyarakat. Penegak hukum dimintanya menyediakan tempat di daerah mana saja kegiatan deklarasi tersebut agar gerakan 2019 Ganti Presiden tetap bisa dilakukan.

"Kita cuma ingin nyanyi, kita ingin baca deklarasi, nggak ada kerusuhan habis itu pulang, selesai. Energinya justru kita ingin edukasi publik saat pertemuan itu," jelas anggota Komisi III DPR tersebut.

Sementara itu saat disinggung terkait arah koalisi tersebut yang mengarah ke pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Mardani tidak secara tegas menjawab.  Namun ia mengatakan gerakan tersebut masih tetap membawa tagar 2019 Ganti Presiden. "Sampai nanti akan diputuskan kita ke mana," ucapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement