REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman kembali menegaskan soal pencapresan, PKS akan berpegang pada hasil Musyawarah Majelis Syuro. Pada Musyawarah Majelis Syuro PKS sebelumnya diputuskan ada sembilan nama capres dan cawapres dari kader internal PKS. Sementara pada Musyawarah Majelis Syuro PKS pada Selasa (7/8), PKS juga menyetujui dan mengawal rekomendasi Ijtima Ulama yang menetapkan dua pasangan capres-cawapres.

"Jadi dalam konteks pencalonan capres-cawapres RI, kami punya dua pegangan yakni keputusan Majelis Syuro yang lalu yang mengusulkan capres cawapres sembilan orang dan yang kedua keputusan GNPF ulama yang mencapreskan dua pasang," papar Sohibul Iman dalam keterangan persnya, Selasa (7/8).

Sohibul Iman menyebut, dari dua pegangan tersebut ada satu irisan pada nama Habib Salim Segaf Al Jufri. Sehingga, papar dia, sebagai keputusan institusi baik PKS dan GNPF Ulama, nama Habib Salim akan terus diperjuangkan karena sudah mendapatkan mandat. "Tidak pada tempatnya Habib Salim Segaf memilih mundur karena sudah mendapatkan mandat sebagai irisan dari keputusan dua institusi," ujar Sohibul Iman.

Kemudian Musyawarah Istimewa Majelis Syuro, kata Sohibul, untuk mendiskusikan situasi politik terkini khususnya dinamika pencapresan pada Pilpres 2019. Majelis Syuro PKS berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan ulama yang menginginkan adanya perubahan kepemimpinan di tingkat nasional.

"PKS akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Indonesia yang menginginkan perubahan kepemimpinan di tingkat nasional," terang Sohibul.

Selain itu, dalam Musyawarah Istimewa, Majelis Syuro juga berkomitmen untuk mengawal keputusan Ijtima Ulama yang merekomendasikan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. "Kami juga mengapresiasi dan menyetujui serta mengawal hasil GNPF yang sudah menetapkan dua pasangan capres dan Cawapres untuk Pilpres 2019-2024," lanjut Sohibul.

Sohibul juga menjelaskan, hasil Musyawarah yang diikuti oleh seluruh anggota Majelis Syuro PKSini juga memberikan mandat kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS untuk membangun komunikasi politik dengan parpol koalisi. "Kami juga memberikan mandat kepada DPTP untuk membangun komunikasi politik dengan partai mitra koalisi," tutup Sohibul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika