Selasa 10 Jul 2018 15:09 WIB

TGB Dukung Jokowi, GNPF: Dia tak Bersama Kami Lagi

GNPF mempersilakan TGB mengutarakan dukungan untuk Jokowi.

Rep: Muhyiddin/ Red: Ratna Puspita
Presiden Joko widodo bersama Gubernur NTB TGB Zainul Majdi.
Foto: Antara/Ahmad Subaidi
Presiden Joko widodo bersama Gubernur NTB TGB Zainul Majdi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Yusuf Martak menanggapi dukungan Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) untuk Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dukungan tersebut secara otomatis membuat TGB tidak lagi masuk dalam nominasi tokoh untuk Pilpres 2019. 

Sebelumnya, TGB memang termasuk salah satu tokoh yang masuk nominasi Rakornas Alumni 212 untuk maju pada Pilpres 2019. Namun, Yusuf mengatakan, secara otomatis saat ini TGB sudah tereliminasi setelah mendukung Jokowi. 

"Otomatis, kalau dia tidak bersama kami," ucapnya saat ditemui seusai bersilaturahim dengan Presiden PKS di kantor PKS, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/7).

Baca Juga: Ngabalin: Amien Rais Beristigfarlah

Di sisi lain, menurut dia, setiap orang mempunyai hak menyatakan dukungan kepada pihak lain. Karena itu, GNPF mempersilakan TGB mengutarakan dukungan untuk Jokowi. 

"GNPF tidak menentukan sikap, GNPF memandang setiap orang punya hak untuk mencalonkan dirinya. Silakan saja, nanti berpulang kepada dia dan siapa yang memberi hak supaya dia bisa berhasil, itu aja,” kata Yusuf.

Di tempat yang sama, Presiden PKS Sohibul Iman juga menyampaikan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menentukan pilihannya, termasuk TGB. Karena itu, ia meminta semua pihak saling menghormati pilihan atau sikap masing-masing. 

“Toh, beliau juga orang yang sangat paham agama, seorang ulama juga, saya kira sesama para ulama ini saling mengapresiasi. Semuanya tergantung pada pilihan masing-masing," ujar Sohibul.

Namun, dia menambahkan, GNPF secara organisasi berhak membuat keputusan mengenai hal ini sesuai mekanisme yang berlaku. Jika TGB sudah tidak lagi bersama gerakan ini, GNPF bisa mengeliminasinya. 

“Soal keputusan organisasi itu adalah hal lain, bahwa kalau seseorang kemudian tidak lagi bersama GNPF ulama yang tadinya dicalonkan jadi capres, ya tentu itu sebuah mekanisme di sebuah organisasi," kata dia. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement