REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Media Survei Nasional (Median), Rico Marbun, menuturkan isu yang memengaruhi naik-turunnya elektabilitas partai politik (parpol) jelang Pilpres 2019 bukan mengenai korupsi. Isu yang menjadi penentu elektabilitas parpol terkait kesejahteraan ekonomi masyarakat.
"Isu yang menjadi tema kuat adalah isu ekonomi, di tengah utang yang sedemikian bertambah, dolar yang meningkat tajam. Ini yang paling disorot masyarakat. Jadi hukuman atau insentif elektoral semuanya ada berevolusi di sekitar isu ekonomi itu," kata dia, Selasa (3/7).
Karena itu, menurut Rico, isu seputar korupsi, khususnya terkait polemik Peraturan KPU yang melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg, tidak akan memengaruhi elektabilitas parpol secara signifikan.
"Saya tidak melihat dari isu ini akan ada lonjakan atau penurunan elektabilitas parpol yang besar. Karena, publik itu teralihkan ke permasalahan yang lain, yaitu ekonomi dan kesejahteraan," tuturnya.
Apalagi, berdasarkan data survei Median, korupsi tidak menduduki peringkat pertama sebagai persoalan yang menurut publik paling penting. "Tidak seperti lima tahun lalu, atau 10 tahun lalu, sekarang tidak, tema besarnya itu ekonomi," ujarnya.
Rico menambahkan, wacana penggunaan hak angket yang diusulkan fraksi PPP terkait Peraturan KPU tersebut tidak menimbulkan elektabilitas yang signifikan pada parpol yang mendukungnya. Sebab, rekam jejak partai terkait korupsi telah dipersepsikan buruk oleh publik selama ini.
"Tidak akan pengaruh yang berlebihan, karena semua partai dipersepsikan tidak begitu baik rekam jejaknya dalam hal korupsi. Semua partai sama saja, tidak ada satu partai yang bisa dikategorikan sebagai partai yang bersih, kecuali partai baru yang belum pernah ikut Pemilu.”
Ikuti Whatsapp Channel Republika