REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar debat terbuka putaran kedua dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) NTB 2018 di Mataram, NTB, pada Jumat (22/6) malam. Kali ini debat bertemakan "Penyelarasan Pembangunan Pusat dengan Daerah".
Cagub nomor urut empat, Zulkieflimansyah menyampaikan sejumlah perspektif dalam menjawab segala persoalan saat ini. Salah satunya terkait perekonomian masyarakat pesisir. Dr Zul --sapaan akrabnya-- bicara perlunya teknologi untuk masyarakat pesisir, khususnya industri pengolahan.
Dr Zul mengambil contoh soal kebijakan lobster. "Bagaimana membuat kebijakan pusat (yang bertujuan baik) bisa jalan, di pihak lain nelayan bisa tetap sejahtera," kata dia.
Cagub yang berpasangan dengan Sitti Rohmi Djalilah juga mengandalkan sejumlah pengalamannya sebagai anggota DPR RI tiga periode dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di Hutan Sekaroh. Atau pembangunan pelabuhan yang bertahun-tahun tidak kunjung rampung.
"Pengalaman saya sebagai ketua fraksi maupun ketua komisi, punya banyak hubungan ke pusat. Apa yang terjadi sekarang, tidak boleh terulang," lanjutnya.
Ia juga menyoroti tentang mengoptimalkan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam pandangannya, selama ini Pemerintah Provinsi NTB masih kurang optimal memanfaatkan aset-aset yang dimiliki. “Pemda harus mempunyai terobosan untuk mengoptimalkan aset yang miik daerah," ucapnya.
Dr Zul juga menaruh perhatian pada keberadaan perusahaan besar di daerah seperti perusahaan tambang. Ia mempertanyakan, apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah kalau perusahaan itu go public dan masyarakat hanya jadi penonton. Terkait itu ia menyinggung tentang Initial Public Offering (IPO), yakni penawaran pertama harga saham oleh perusahaan terbuka yang melantai di bursa saham.
IPO, ia katakan, seringkali menjadi solusi yang sangat baik bagi perusahaan-perusahaan swasta baru atau hanya memiliki modal terbatas yang ingin berkembang dengan tambahan modal dari publik tersebut. "Namun belakangan terlihat perusahaan-perusahaan besar juga ikut melantai di bursa saham. Karena itu, pemda perlu memahami pentingnya IPO, dan tidak hanya menjadi penonton," jelasnya.
Dengan memahami apa yang bisa dimanfaatkan dari perusahaan besar, menurut Dr Zul, maka membangun tidak selalu bersandar APBD. Termasuk bagaimana menggaji tenaga honnorer, perawat, atau tiap tahun bisa mengirim 500 orang ke luar negeri, tanpa membebani APBD.
Sebagai ekonom, Dr Zul dalam sesi bertanya pada paslon lain juga menyinggung science techno park. Yakni kawasan yang dikelola dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan/perekonomian masyarakat sekitarnya, dengan mempromosikan budaya inovasi dan daya saing dari bisnis berbasis pengetahuan.
"Hal ini akan memunculkan pengusaha pemula berbasis inovasi yang mampu menarik tenaga kerja dan meningkatkan daya saing daerah," kata Dr Zul menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
