REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan menyebutkan, partainya menghormati keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Sekretaris Utama Lemhanas M Iriawan menjadi penjabat gubernur Jawa barat. Namun, Partai Golkar akan memantau agar Iriawan (Iwan Bule) tetap netral.

Ace mengingatkan Iwan Bule agar menjaga netralitasnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Khususnya, ia mengatakan, pada Pilgub Jawa Barat 2018 yang salah satu kandidatnya merupakan purnawirawan jenderal polisi.

Netralitas menjadi mutlak bukan hanya karena dia berposisi sebagai penjabat gubernur Jawa Barat, tetapi karena dia berasal dari kepolisian juga. “Jika tidak netral, tidak hanya kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian yang akan hilang, tetapi juga pemerintah juga akan rusak di mata publik," ujar Ace saat dihubungi, Senin (18/6).

Baca Juga: M Iriawan Resmi Jadi PJ Gubernur Jabar

Ace menambahkan penetapan Iriawan sebagai penjabat gubernur Jabar merupakan domain pemerintah. Ia pun percaya pemerintah melakukan penetapan tanpa ada aturan yang dilanggar.

“Seharusnya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami tentu harus hormati keputusan itu," kata dia.

Iriawan telah dilantik sebagai penjabat gubernur Jawa Barat. Ia menggantikan posisi Ahmad Heryawan (Aher) yang masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat telah berakhir pada 13 Juni 2018.

Baca Juga: Aher: Selamat Bekerja, Pak Iriawan

Iriawan akan menjabat hingga terpilih gubernur definitif melalui Pilkada Serentak 2018 yang digelar pada 27 Juni mendatang. Pilgub Jawa Barat 2018 diikuti oleh empat pasangan calon. 

Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi diusung oleh Partai Golongan Karya dan Partai Demokrat. Duet Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum diusung PPP, PKB, NasDem, dan Hanura. 

Pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu diusung Gerindra, PKS, dan PAN. Tubagus Hasanuddin berpasangan dengan Irjen Pol (purnawirawan) Anton Charliyan diusung oleh PDIP. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika