REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai langkah Yudi Latif yang mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menunjukkan budaya baru dalam tradisi pejabat publik di Indonesia. Menurutnya apa yang dilakukan Yudi Latif bagian dari pertanggungjawaban kepada publik, pascapolemik gaji pejabat BPIP.
"Apa yang dilakukan Yudi memberikan budaya baru dalam tradisi pejabat publik kita meskipun apa yang disangkakan publik selama ini masih menjadi perdebatan," kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (8/6).
Dia menilai apa yang dilakukan Yudi adalah bagian dari pertanggungjawaban kepada publik atas apa yang selama ini menjadi perbincangan khususnya mengenai polemik gaji Dewan Pengarah BPIP. Menurutnya, Yudi telah mengambil tindakan sportif dan menunjukkan tindakan baru di birokrasi pejabat publik Indonesia dan budaya itu harus dilanggengkan sebagai cara kita menanggapi respons publik selama ini.
"Sebenarnya keberadaan BPIP itu adalah bagian lain yang ditangani oleh MPR selama ini. Jadi karena daya jangkau MPR itu lebih banyak kepada masyarakat, BPIP itu menangani bidang-bidang, lembaga pemerintah karena MPR dengan anggota DPR-nya itu melakukan sosialisasi 4 pilar selama ini sudah cukup bagus di masyarakat," ujarnya.
Muzani juga mengomentari terkait wacana evaluasi keberadaan BPIP, yang terpenting adalah evaluasi pembagian wilayah antara kerja yang ditangani MPR dan BPIP. Namun menurut dia, salah satu keluhannya selama ini ideologi negara tidak ada lembaga yang mengurusinya.
"Dan BPIP sebenarnya yang mengurusi yang bertanggung jawab serta membina," katanya.
Sebelumnya, Yudi Latif mengumumkan kepada publik pesan pengunduran dirinya dari jabatan Kepala BPIP melalui akun media sosial Facebook miliknya "Yudi Latif Dua", Jumat (8/6).
Melalui pesan pengunduran diri yang diberi judul "Terima kasih, mohon pamit", Yudi awalnya menjabarkan kerja-kerja selama setahun terbentuknya BPIP, yang sebelumnya bernama Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).
Kemudian ia menjabarkan sejumlah kendala yang dihadapi antara lain, anggaran yang lambat turun, tidak adanya kewenangan eksekusi langsung ketika BPIP masih bernama UKP-PIP, keterbatasan kemampuan mengoptimalkan kreasi tenaga, hingga belum diterimanya hak keuangan oleh seluruh personel di jajaran Dewan Pengarah dan Pelaksana selama setahun bekerja.
Sementara Presiden Jokowi mengaku telah menerima surat pengunduran diri Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif. Menurutnya, surat tersebut telah diterimanya Jumat (8/6) pagi ini.
"Ya jadi pagi tadi saya sudah menerima surat pengunduran diri dari Pak Yudi Latif," kata Jokowi di rumah dinas Ketua MPR, Jakarta, usai berbuka puasa bersama.
Lebih lanjut, Presiden mengatakan, menghargai seluruh upaya yang telah dilakukan oleh Yudi Latif dalam proses pembentukan UKP PIP menjadi badan otonomi BPIP. Menurutnya, kerja keras dan integritas Yudi Latif dalam memimpin BPIP tak diragukan lagi. Pengunduran diri Yudi Latif pun disebabkan karena Yudi ingin lebih berkonsentrasi terhadap masalah pribadi dan keluarganya.
"Tapi dalam surat disampaikan karena ada urusan pribadi keluarga yang harus lebih diberikan perhatian. Beliau mengundurkan (diri)," jelas Jokowi.
Baca juga: Jokowi: Yudi Latif Mengundurkan Diri karena Urusan Keluarga
Ikuti Whatsapp Channel Republika