REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran, Muradi menilai mundurnya Yudi Latif sebagai Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak akan memiliki dampak besar bagi citra pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pasalnya alasan Yudi mundur karena persoalan pribadi bukan karena dipecat atau tidak harmonis dengan pemerintah.
"Saya kira tidak ya, Yudi kan berhenti bukan karena politis tapi karena alasan keluarga, menjadi tidak cukup bisa dijelaskan secara politik kalau alasanya keluarga," kata Muradi saat dihubungi, Sabtu (9/6).
Akan berbeda ujar Muradi jika Yudi dipecat karena berbeda pendapat dengan badan. Begitupun hubungan Yudi dengan rekan-rekannya, baik dengan Megawati Soekarnoputri, Mahfud MD, maupun lain yang lain baik-baik saja.
Kalau berdampak pada politik kata muradi, maka tentu tidak akan signifikan menggangu dinamika politik yang ada. Pasalnya BPIP merupakan badan yang masih baru.
Muradi juga menilai langkah mengundurkan diri dari BPIP di saat orang-orang memperdebatkan hal yang sudah tidak subtansi adalah langkah tepat. Yudi menurutnya sudah merapikan bagaimana sebelum unit kerja presiden pembina ideologi Pancasila (UKP-PIP) ini kemudian berganti menjadi badan.
"Sebagai figur dia ini cukup menghantarkan BPIP ini menjadi badan, dan langkah mundur Yudi ini tepat karena bisa memberikan ruang bagi orang lain untuk membawa BPIP kedepan sebagaimana fungsinya," ujarnya.
Sebelumnya, Yudi mengumumkan pemunduran dirinya dari jabatan sebagai kepala BPIP. Yudi beralasan dirinya mundur agar adanya penyegaran kepemimpinan baru di BPIP.
Yudi adalah pejabat kepala BPIP sejak 7 Juni 2017, ketika lembaga tersebut masih bernama Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). UKP-PIP kemudian bertransformasi menjadi BPIP sejak 28 Februari 2018.
Baca juga, Yudi Latif Mundur dari Kepala BPIP.
Yudi mengundurkan diri terhitung sejak Kamis (7/6), tepat setahun sejak dirinya dilantik menjadi kepala BPIP. Guru besar yang pernah belajar di Universitas Padjadjaran dan Universitas Nasional Indonesia ini mengatakan setelah setahun berjalan, BPIP baru menghabiskan anggaran senilai Rp 7 miliar.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah menerima surat pengunduran diri Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif. Menurut dia, surat tersebut telah diterimanya Jumat (8/6) pagi ini.
"Ya jadi pagi tadi saya sudah menerima surat pengunduran diri dari Pak Yudi Latif," kata Jokowi di rumah dinas Ketua MPR, Jakarta, selepas berbuka puasa bersama.
Lebih lanjut, Presiden mengatakan, dia menghargai seluruh upaya yang telah dilakukan oleh Yudi Latif dalam proses pembentukan Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjadi badan otonomi BPIP.
Menurut dia, kerja keras dan integritas Yudi Latif dalam memimpin BPIP tak diragukan lagi. Pengunduran diri Yudi Latif pun disebabkan Yudi ingin lebih berkonsentrasi terhadap masalah pribadi dan keluarganya.
"Tapi dalam surat disampaikan karena ada urusan pribadi keluarga yang harus lebih diberikan perhatian. Beliau mengundurkan (diri)," ucap Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
