REPUBLIKA.CO.ID, SERANG, – Pemerintah Provinsi Banten melaporkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga 7 November 2025 telah mencapai 78,90 persen atau sekitar Rp8,28 triliun dari target Rp10,50 triliun. Realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp7,46 triliun atau 69,03 persen dari total anggaran Rp10,81 triliun.
Gubernur Banten Andra Soni menyatakan bahwa kondisi APBD saat ini masih sesuai dengan prognosis yang telah diperkirakan sejak awal tahun. "APBD itu salah satunya adalah tentang belanja dan pendapatan. Kondisi kita hari ini sesuai dengan prognosis yang sudah kita perkirakan jauh-jauh hari," ujar Andra di Serang, Senin sore.
Menurut Andra, APBD memiliki mekanisme untuk menyesuaikan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa mengganggu kesehatan fiskal daerah. "APBD punya mekanismenya bagaimana mengatur supaya pelayanan kepada masyarakat bisa terus berjalan dan kesehatannya tetap terjaga," katanya.
Fokus pada Responsivitas dan Penyerapan Anggaran
Andra Soni meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersikap responsif terhadap berbagai persoalan publik, termasuk keluhan masyarakat di lapangan. "Sejak pelantikan, saya sudah sampaikan bahwa kita harus responsif. Contohnya keluhan masyarakat terkait truk-truk tambang, kita tidak melarang operasionalnya, tapi kita atur jadwalnya," tambahnya.
Respons cepat terhadap masalah publik menjadi indikator kinerja kepala OPD. Beberapa pejabat telah menunjukkan respons baik terhadap insiden di lapangan. "Saat ada kejadian menimpa warga kita, langsung merespon. Dan itu positif, memang itu yang kita minta," katanya.
Andra menilai pendekatan responsif akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mempercepat penyelesaian masalah di berbagai sektor.
Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi menjelaskan bahwa percepatan penyerapan belanja menjadi fokus menjelang akhir tahun. "Kita sudah menginstruksikan kepada seluruh OPD untuk segera mengakselerasi kegiatan-kegiatannya. Kita juga sudah memetakan mana OPD yang penyerapannya rendah," kata Deden.
Dinas Pekerjaan Umum menjadi salah satu perangkat daerah dengan serapan rendah karena pola pembayaran pekerjaan fisik yang biasanya dilakukan di akhir. "Tapi dilihat dari jumlah kontrak yang ada, insya Allah mereka bisa mencapai target," ujarnya.
Deden juga menyoroti pentingnya menjaga pendapatan agar sesuai target. "Yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana pendapatan bisa sesuai dengan target, karena sampai saat ini pendapatan masih agak mengkhawatirkan," katanya. Deden berharap inovasi dari pimpinan baru Badan Pendapatan Daerah dapat membantu optimalisasi penerimaan daerah.
Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, penurunan realisasi terbesar disebabkan oleh pendapatan transfer sebesar 9,55 persen, diikuti pendapatan asli daerah sebesar 3,91 persen dibanding tahun sebelumnya.
Pemerintah Provinsi Banten menempati peringkat keempat nasional untuk realisasi belanja daerah dengan capaian 69,03 persen, sementara untuk pendapatan berada di posisi ke-14 dengan 78,90 persen.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika