REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno meminta polemik pohon imitasi tidak diteruskan atau dibesar-besarkan. Sandi menilai, jika persoalan pohon palsu yang berfungsi sebagai hiasan itu diteruskan maka yang terjadi hanya ada perpecahan.
"Tapi jangan dibesar-besarkan, saya enggak mau ini mengadu-adu terus. Aduh kasihan di bulan suci Ramadhan ini digunakan setiap isu buat mengadu-adu domba," katanya di Jakarta, Sabtu (2/6).
Sandiaga tak menjelaskan siapa yang disebutnya diadu domba dan siapa pihak yang mengadu dengan memanfaatkan polemik pohon lampu imitasi ini. Namun, dia mengisyaratkan bahwa ada kelompok yang tidak suka dengan kepemimpinan Anies-Sandi yang sengaja menggerakkan.
"2017 sudah dipasang, di tempat yang sama. Tapi begitulah, musiman, tergantung siapa yang gerakin. Tapi enggak apa-apa. Its okay, its fine," ujarnya.
Politikus Partai Gerindra ini menggaransi ucapannya bahwa pohon-pohon palsu yang sempat dipasang di sepanjang Jalan Sudirman, Jalan MH Thamrin, dan Jalan Medan Merdeka Barat merupakan stok lama. Ia memastikan tak ada anggaran dari APBD 2018 yang berkurang karena pengadaan pohon palsu tersebut.
Sandiaga menjelaskan, pohon yang disebutnya sudah ada dari tahun 2017 tersebut kerap 'ditanam' saat momen-momen tertentu seperti HUT DKI Jakarta, hari-hati besar keagamaan hingga tahun baru. Pohon berlampu sebagai hiasan itu hanya dipasang beberapa hari dan kembali disimpan jika acara selesai.
Menurutnya, pohon-pohon imitasi itu dipasang atas inisiatif Suku Dinas (Sudin) Perindustrian dan Energi Kota Administasi Jakarta Pusat. Secara pribadi dirinya menyambut baik inisiatif tersebut. Namun, Sandiaga menyayangkan inisiatif tersebut tak dikoordinasikan lebih matang.
Sandi mengaku saat ini pemprov masih mengevaluasi penempatan pohon hias tersebut setelah dicabut kembali setelah menuai protes dari masyarakat. Ia mengatakan akan meminta saran dari masyarakat untuk menempatkan pohon imitasi itu agar tak mengganggu siapapun tapi terlihat tetap estetis.
"Nanti kita pastikan dulu lokasinya, kita minta masukan juga sama warga, masyarakat," katanya.
Sandiaga mengklarifikasi bahwa anggaran yang digunakan untuk memasang tanaman imitasi itu bukan dari Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Energi ataupun anggaran untuk Asian Games.
Baca juga: Anggaran Pohon Palsu Pakai Dana APBD 2017
Di situs resmi milik pemprov, anggaran pengadaan lampu hias pencahayaan kota memang tercatat sebagai anggaran Sudin Perindustrian dan Energi Jakarta Pusat dalam APBD Pemprov DKI tahun 2017. Alokasi dana mencapai Rp 1.425.087.180. Pada APBD 2018, ada anggaran dengan nomenklatur yang sama sebesar Rp 2.229.150.000.
Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di website resmi Pemprov DKI mencantumkan ada nomenklatur 'Pengadaan Lampu Hias Pencahayaan Kota' senilai Rp 2,2 miliar di APBD 2018. Dalam dokumen LPSE itu, satuan kerjanya adalah Sudin Perindustrian dan Energi Kota Jakarta Pusat.
Pemenang tender dari proyek ini sudah didapat. PT Moedjitaba & Sons menjadi pemenang dalam lelang pada Mei 2018. Ketika Kepala Sudin Perindustrian dan Energi Jakpus Iswandi dikonfirmasi terkait nomenklatur tersebut, ia tak menjawab. Telepon ditolak dan pesan melalui aplikasi Whatsapp hanya dibaca.
Iswandi sebelumnya mengklaim bahwa anggaran Rp 2,2 miliar di sudin yang dipimpinnya bukan untuk pengadaan lampu hias berbentuk pohon plastik yang berpolemik itu. Iswandi menampik dana itu terkait dengan pengadaan lampu hias berbentuk tanaman yang dipasang di Jalan Sudirman, Jalan MH Thamrin, dan Jalan Medan Merdeka Barat.
Anggaran itu disebutnya untuk neon box yang berkaitan dengan Asian Games 2018. "Rp 2,2 miliar itu (untuk) Asian Games, neon box Asian Games," ujar Iswandi di Balai Kota.
Baca juga: Sandi Ungkap Siapa di Balik Penanaman Pohon 'Palsu' Sudirman
Ikuti Whatsapp Channel Republika