Jumat 25 May 2018 16:35 WIB

Eksekutif dan Legislatif Kerangka Utama Pembangunan Jatim

Setiap pengambilan keputusan selalu melibatkan semua pihak, terutama masyarakat.

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Yusuf Assidiq
Soekarwo
Foto: Antara/Saiful Bahri
Soekarwo

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Soekarwo berpendapat jika pemerintahan di Jatim ingin berjalan dengan baik, maka eksekutif dan legislatif harus menjadi kerangka utama dan pertama dalam menyusun setiap program pembangunan. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan menurutnya adalah menyamakan frekuensi antara politisi atau legislatif dengan birokrasi atau eksekutif.

"Ini yang harus selaras dalam menyusun program pembangunan guna terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat," kata pria yang akrab disapa Pakde Karwo di Surabaya, Jumat (25/5).

Pakde Karwo merasa, pengambilan keputusan yang dilakukan legislatif dan eksekutif di Jatim telah pada posisi yang benar. Di mana dalam setiap pengambilan keputusan selalu melibatkan semua pihak, terutama masyarakat. Tidak terkecuali dalam perumusan kebijakan pembangunan.

"Saya kira legislatif, eksekutif, TNI-Polri, tokoh agama, dan tokoh masyarakat menempati posisi sangat penting dalam setiap perumusan dan pengambilan keputusan," ujar dia.

Soekarwo menambahkan, kondisi harmonis antara legislatif dan eksekutif di Jatim juga telah menciptakan stabilitas yang baik. Sehingga tidak terjadi faksi-faksi antar partai. Situasi tersebut yang menurutnya perlu dipertahankan demi berjalannya pembangunan yang sesuai harapan.

"Tidak ada faksi-faksi partai politik selain faksi Jatim. Ini jadi kultur yang baik dan harus dipertahankan. Dengan demikian,  kinerja utama DPRD bisa fokus, yakni menciptakan kesejahteraan masyarakat," kata Soekarwo.

Ketua DPRD Provinsi Jatim Abdul Halim Iskandar menyampaikan Jatim ke depan harus menempatkan mantan-mantan gubernur dan bupati pada porsinya. Yakni memosisikan mereka sebagai seseorang yang telah berjasa dan men-dharmabaktikan hidupnya dalam memimpin pembangunan di daerahnya.

Mantan gubernur, lanjutnya, harus diberi tempat istimewa karena selama pengabdiannya telah memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. "Hasil kerja pimpinan yang baik dari gubernur, bupati harus dapat dipertahankan dan diteruskan serta mencari terobosan baru bagi kesejahteraan," kata Halim.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement