Rabu 16 May 2018 19:52 WIB

SDN di Kota Bandung Ini Bantah Lecehkan Lambang Negara

Penutupan gambar Presiden dan Wapres itu dalam rangka menyeterilkan ruangan saat USBN

Rep: Zuli Istiqamah/ Red: Agus Yulianto
Siswa dengan latarbelakang foto Presiden dan Wakil Presiden (Ilustrasi)
Foto: Republika/Yogi Ardhi
Siswa dengan latarbelakang foto Presiden dan Wakil Presiden (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kepala SDN 085 Ciumbuleuit, Sri Sukoati membantah, dituding melecehkan lambang negara seperti yang tengah viral di media sosial Facebook. Unggahan foto yang menggambarkan penutupan foto Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, hanyalah kesalahpahaman.

Pernyataan Sri ini terkait dengan munculnya sebuah unggahan gambar Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang tertutup kertas putih di media sosial. Diketahui, gambar tersebut diambil di SDN 085 Ciumbuleuit Kota Bandung yang diunggah oleh akun Satyowati Pancasiwi yang mendeskripsikan sebagai tindakan yang tidak menghormati kepala negara. Akun tersebut juga menyebutkan bahwa seluruh siswi sekolah tersebut wajib mengenakan jilbab sejak masuk ke kelas IV.

"Kami adalah pegawai negeri yang taat dan hormat pada peraturan yang berlaku. Kami tegaskan bahwa tidak ada maksud untuk tidak menghormati atau melecehkan pimpinan negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam postingan akun Facebook atas nama Satyowati Pancasiwi," kata Sri dalam surat yang bercap dan bermeterai seperti dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Rabu (16/5).

 

Sri membeberkan, penutupan gambar Presiden dan Wakil Presiden itu dalam rangka menyeterilkan ruangan dari berbagai alat saat Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) pada 3-5 Mei 2018 lalu. Di mana panitia menutup foto presiden dan wakilnya dalam rangka menyeterilkan ruangan dari gambar-gambar tokoh nasional, maupun berbagai alat peraga yang bisa membantu siswa dalam menjawab soal ujian (USBN).

Setelah ujian selesai, Sri telah menginstruksikan panitia untuk merapikan ruangan kembali seperti semula. Termasuk mencopot kertas-kertas yang menempel pada alat peraga. Namun, karena sekolahnya hanya memiliki satu penjaga sekolah, belum semua kertas penutup alat peraga dicopot.

"Kebetulan di sekolah kami hanya ada satu orang penjaga sekolah laki-laki untuk merapikan ruangan yang letaknya di lantai satu dan dua. Dan ada sebagian bangku yang saat ujian disimpan di luar ruangan dan belum sempat membuka kembali penutup foto presiden dan wakilnya," tuturnya.

Soal kewajiban mengenakan jilbab, Sri menegaskan, SDN 085 Ciumbuleuit tidak pernah menerapkan aturan tersebut. Ia sama sekali tidak pernah mewajibkan siswi untuk mengenakan kerudung meskipun sebagian besar adalah Muslim.

"Mengenai aturan mewajibakan siswi kelas 4-6 berjilbab, itu tidak benar. Di sekolah kami tidak ada aturan semua siswi harus berjilbab. Meskipun siswa-siswinya keseluruhan Muslim, tetapi tidak semuanya menggunakan jilbab dalam kesehariannya," ujarnya.

Pihak sekolah hanya mengimbau para siswi untuk mengikuti kegiatan keagamaan setiap hari Jumat dengan salat Dhuha dan tausiyah dari guru Agama. Hal tersebut untuk menanamkan karakter dan akhlak mulia di kalangan para siswa.

Di sekolah tersebut, seluruh guru perempuan yang muslim menggunakan jilbab. Sementara itu, sejak Sri menjabat sebagai kepala sekolah setahun yang lalu, para siswi ada yang mengenakan jilbab ada pula yang tidak.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana mengimbau, agar warga senantiasa melakukan klarifikasi sebelum mengunggah apapun ke media sosial. "Sterilisasi ruangan itu biasa, dan sebaiknya masyarakat klarifikasi dulu jangan sampai menyebarkan pesan tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu," katanya.

Pada kasus ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy pun telah memberikan tanggapan langsung kepada akun Setyawati. Ia telah meminta jajarannya untuk mengecek kebenaran kabar tersebut.

Di unggahannya pada 14 Mei, Muhadjir mengingatkan Setyawati agar tidak perlu menyebarkan informasi ini begitu saja ke media sosial. Tetapi, lebih baik berkomunikasi langsung kepada kepala sekolah.

"Saya sudah minta dicek dan ditelisik. Mudah-mudahan itu hanya keteledoran semata. Mestinya cukup diingatkan kepada kepala sekolahnya, tidak perlu difoto apalagi diviralkan," tulis Muhadjir dalam akun Facebooknya.

Untuk menghindari kesalahpahaman di lain hari, Muhadjir meminta agar gambar Presiden dan Wakil Presiden sebaiknya diturunkan saja beserta gambar lambang negaranya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement