REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menanggapi kritik yang dilayangkan penerusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai kebijakan subsidi BBM. Jokowi menyebut pemerintahan sebelumnya memberikan subsidi BBM sebesar Rp 340 triliun tapi tidak bisa menerapkan satu harga di seluruh daerah di Indonesia pada saat itu.

Menurut Ketua Umum Partai Demokrat itu, Jokowi tidak tepat menyalahkan pemerintahan yang sudah berlalu sekarang. Apalagi, kata SBY, saat ini negara sedang dalam ancaman keamanan dari pelaku teror dan juga ancaman di bidang ekonomi akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Pak Jokowi intinya mengkritik dan menyalahkan kebijakan subsidi untuk rakyat dan kebijakan harga BBM, yang berlaku di era pemerintahan saya. Tentu saya bisa jelaskan. Tapi tak perlu dan tak baik di mata rakyat. Apalagi saat ini kita tengah menghadapi masalah keamanan, politik, & ekonomi," tulis SBY melalui akun Twitter pribadinya, Selasa (15/5) malam.

Ayah kandung Agus Harimurti Yudhoyono itu berpendapat harusnya dalam kondisi negara saat ini, semua elemen harus bersatu agar satu persatu persoalan dapat terselesaikan. Pemerintah menurut SBY harus meminimalisasi potensi kegaduhan.

SBY mengimbau semua mantan menteri di yang menjabat saat dirinya berkuasa agar tidak merespons kritik dari Jokowi. Begitu juga dengan kader-kader Partai Demokrat dan konstituen Demokrat diharapkab SBY agar bersabar.

"Saya minta para mantan Menteri dan pejabat pemerintah di era SBY, para kader Demokrat dan konstituen saya, tetap sabar," tulis SBY.

Pada Selasa (15/5), Presiden Jokowi menyampaikan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga di seluruh daerah sudah dapat diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Hal itu bisa diterapkan saat pemerintah telah mencabut subsidi BBM.

Sedangkan, pada pemerintahan sebelumnya, terdapat subsidi BBM sebesar Rp 340 triliun. Namun, ia mempertanyakan mengapa BBM satu harga tak bisa diterapkan di seluruh daerah di Indonesia pada saat itu.

"Dulu subsidi Rp 340 triliun kenapa harga nggak bisa sama. Ada apa? Kenapa nggak ditanyakan? Sekarang subsidi sudah nggak ada untuk di BBM, tapi harga bisa disamakan dengan di sini. Ini yang harus ditanyakan. Tanyanya ke saya, saya jawab nanti. Ini yang harus juga disampaikan ke masyarakat," ujar Jokowi.

Ia menceritakan kebijakan BBM satu harga perlu diterapkan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, harga BBM terutama di Indonesia bagian Timur sangat mahal dibandingkan dengan harga BBM di Jawa.

"Kita sering di Jawa, bensin naik Rp 500 perak saja demo tiga bulan. Bensin naik Rp 1.000 demonya enam bulan, tujuh bulan. Coba saudara kita di Papua, bensin Rp 60 ribu. Rp 60 ribu sudah berpuluh-puluh tahun nggak pernah demo mereka," kata Jokowi saat menghadiri penutupan Workshop Nasional Anggota DPRD PPP se-Indonesia 2018 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa (15/5).

Ikuti Whatsapp Channel Republika