REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin menyatakan DPP segera menyampaikan penjelasan soal kabar kadernya yang menjadi anggota DPR RI tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini, ia belum bisa memastikan kebenaran kabar tersebut.
"Insya Allah secepatnya kami dari DPP akan segera menjelaskan hal ini karena kami (sekarang) harus mencari tahu dulu," kata dia usai menghadiri diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/5).
Namun Didi memastikan partainya tidak akan memberikan toleransi terhadap kader yang melakukan tindak pidana apapun, terlebih korupsi. Karena itu, jika anggota DPR yang ditangkap KPK itu betul kader Demokrat, partainya tidak akan memberikan perlindungan. "Dari zaman dulu sudah tahu kan, sikap Partai Demokrat tidak akan pernah melindungi kader-kader yang terlibat hal-hal yang tidak benar," ungkapnya.
Didi mengatakan belum mengetahui kebenaran terkait kader partainya yang terjaring dalam OTT KPK pada Jumat (4/5) malam. Ia juga belum mengonfirmasi pihak KPK untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar.
"Soal itu saya sedang cari informasi juga, karena saya baru mendengar barusan, tunggu saja, kami pasti akan berikan konfirmasi dan menyampaikan hal-hal yang diperlukan. Biar saya ke DPP dulu ya untuk konfirmasi," ucapnya.
Didi berharap yang terkena OTT KPK bukanlah kader Demokrat. "Kalau harapan saya pribadi mudah-mudahan berita itu tidak benar. Tapi masalah benar tidak benar tentu setelah mendapatkan informasi yang akurat, ini kan rame, saya juga belum sempat buka HP," ujarnya.
KPK kembali melakukan OTT pada Jumat (4/5) malam. Tim KPK mengamankan sembilan orang, satu di antaranya adalah Anggota DPR RI. "Saya sudah cek iya ada tim penindakan kita mengamankan 9 orang," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah, Sabtu (5/5) dini hari.
Febri mengakui, dari sembilan orang yang ikut diamankan satu di antaranya adalah anggota DPR RI. Semuanya ditangkap di Jakarta. Dari informasi yang diterima, anggota DPR yang tertangkap itu dari fraksi Partai Demokrat.