REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik menilai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bergerak maju. Hal itu dibuktikan dengan Indeks Persepsi Korupsi yang naik menjadi peringkat 96 pada 2017 dari peringkat 152 pada 2003.
"Indonesia tumbuh sebagai negara G20 yang cukup menonjol, dan upaya pemberantasan korupsinya bergerak maju," kata Moazzam dalam diskusi "Evaluasi Capaian Indonesia atas Komitmen Antikorupsi Internasional" di Jakarta, Rabu (2/5).
Kemajuan lain yang patut dicatat, yakni keseriusan Indonesia mewujudkan komitmen pemberantasan korupsi yang disampaikan dalam London Anti-Corruption Summit pada Mei 2016.
Dalam pertemuan yang dihadiri 53 negara itu, Indonesia menyampaikan 19 komitmen rencana aksi pemberantasan korupsi yang sejauh ini 17 di antaranya sudah terpenuhi.
Indonesia telah memperkuat sistem whistleblower dengan membuat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Indonesia juga mengembangkan basis data berdasarkan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Selain itu, Indonesia baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Moazzam menilai perpres tersebut sangat vital untuk mendorong transparansi data publik dan mencegah korupsi.
Menurut dia, kemajuan perjuangan antikorupsi Indonesia sejak London Summit juga tidak terlepas dari keinginan dan komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selain itu, Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) juga terus membangun reputasi yang semakin baik sebagai lembaga antikorupsi.
Menjalani sebagian besar karier diplomatnya di negara-negara berkembang kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika Timur, duta besar keturunan Pakistan itu mengaku belum pernah menemukan sebuah lembaga yang sangat tangguh seperti KPK. "Kesuksesan KPK mengungkap kasus tokoh-tokoh publik dan mengamankan negara dari korupsi harus diapresiasi dan didukung," katanya.
Selain pemerintah dan penegak hukum, upaya pemberantasan korupsi juga harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Terutama organisasi masyarakat sipil dan media.
"Di Indonesia, seperti halnya di banyak negara, orang-orang kaya, kuat, dan memiliki keterkaitan dengan politik biasanya tidak menyukai lembaga antikorupsi karena bertentangan dengan kepentingan pribadi mereka. Karena itu meski mencatat kemajuan, tetapi Indonesia harus terus berjuang melawan korupsi karena ini sangat penting untuk masa depan bangsa," kata Moazzam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
