REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri menerima Panca Maklumat Rakyat Pekerja yang diberikan Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) Rieke Diah Pitaloka. Ia berterima kasih karena buruh mau berkoordinasi demi pembangunan nasional.
“Kami juga berterima kasih disampaikan maklumat Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia ini, yang tentunya saya menerima dan saya teruskan kepada Bapak Presiden. Di samping saya, ada Pak Eko dari Kantor Staf Presiden, yang tentunya bersama-sama kami menyampaikan dari maklumat teman-teman," kata Hanif, di depan Istana Merdeka, Selasa (1/5).
Tidak hanya Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI), Hanif juga membuka diri untk menerima organisasi buruh lainnya yang ingin bertemu dengan pemerintah. Ia berharap para buruh yang melakukan aksi dapat menjaga kesehatan karena siang hari ini terpantau panas.
"Sekali lagi, selamat May Day," kata Hanif melanjutkan.
Sementara itu, berbagai organisasi buruh masih memadati Jalan Medan Merdeka Barat menyampaikan keluh kesah mereka. Pantauan Republika, massa melakukan aksi dengan berbagai cara.
Sebagian menyerukan tuntutan pada pemerintah dengan berorasi, sebagian lainnya menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu buruh. Sejumlah personel polisi, TNI, dan Satpol PP masih berjaga di sekitar kawasan tempat para buruh melakukan aksi. Sementara itu, jalan di sekitar lokasi aksi masih ditutup bagi kendaraan.
Ketua Konfederasi Pekerja Indonesia Rieke Diah Pitaloka menuju istana untuk menyampikan panca maklumat rakyat pekerja di hari buruh di Jakarta, Selasa (1/5).
Berikut ini panca maklumat KRPI:
Kami yang tergabung dalam Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI). Hari ini, 1 Mei 2018. memberikan mandat kepada Presiden Republik indonesia Bapak Joko Widodo untuk:
- Mewujudkan Indonesia sebagai negara industri yang berbasis pada riset nasional dengan berorientasi pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Kami mendesak Bapak Presiden untuk segera membentuk Badan Riset Nasional agar Indonesia miliki blueprint pembangunan industri yang menyeluruh. Pembangunan menempatkan Rakyat Indonesia sebagai subjek di hulu, tengah dan hilir pembangunan industri nasional.
- Mewujudkan dengan sungguh-sungguh Trilayak Rakyat Pekerja, yaitu kerja layak, upah layak dan hidup layak bagi seluruh rakyat pekerja Indonesia.
- Mewujudkan terpenuhinya Lima Jaminan Sosial, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua dan jaminan kematian bagi seluruh rakyat pekerja Indonesia.
- Memberikan keadilan bagi seluruh pekerja pelayan publik di pemerintahan yang berstatus sukarelawan, tenaga harian lepas, honorer, kontrak, pegawai tidak tetap dan pegawai tetap non-PNS yang bekerja di seluruh bidang untuk menjadi pegawai tetap negara. Mereka telah mengabdikan diri kepada negara selama bertahun-tahun dan menjadi garda terdepan dalam menjalankan program-program pemerintah pusat maupun daerah. Karena itu, kami mendesak Bapak Presiden agar memerintahkan dengan tegas kepada Menteri Pemberdayaan aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Menteri Hukum dan HAM Ri serta Menteri Keuangan RI untuk segera bersama DPR RI membahas dan mengesahkan Revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara pada tahun 2018.
- Menyelamatkan aset negara dan mengembalikan tata kelola BUMN sesuai perintah Konstitusi, Undang-undang Dasar 1945, sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, kepentingan bangsa dan negara Indonesia.
Maklumat tersebut ditandatangani oleh Ketum KRPI Rieke Diah Pitaloka serta sejumlah pihak yang terlibat dalam konfederasi.
Baca Juga: Rieke Sampaikan Surat Cinta dari Pekerja untuk Jokowi
Ikuti Whatsapp Channel Republika